22 Anggota DPRD Jeneponto Tolak Pasal Omnibus Law yang Dinilai Tidak Pro Rakyat

Jeneponto
Anggota DPRD Kabupaten Jeneponto menandatangani petis menolak pasal-pasal UU Omnibus Law yang diduga tidak berpihak pada rakyat, Kamis, 22 Oktober 2020

Terkini.id, Jeneponto – Sebanyak 22 orang anggota DPRD Kabupaten Jeneponto menyatakan dukungannya terhadap tuntutan pengunjuk rasa dari gerakan Jeneponto menolak (Gejolak) UU Omnibus Law yang berlangsung di depan gedung DPRD Jeneponto, Kamis, 22 Oktober 2020.

Bentuk dukungan ke 22 anggota DPRD Jeneponto dengan menandatangani petisi penolakan terhadap pasal-pasal yang ada dalam UU Omnibus Law yang tidak berpihak pada rakyat.

Selain itu, ketua dan wakil ketua II DPRD Jeneponto juga menandatangani pernyataan menolak pasal-pasal yang ada dalam Omnibus Law yang tidak pro rakyat.

Menarik untuk Anda:

Wakil Ketua II DPRD Jeneponto, Imam Taufik Bohari di depan para pengunjuk rasa menyampaikan, pada aksi unjuk rasa jilid I Ketua, Wakil Ketua serta 12 anggota DPRD Jeneponto telah menanda tangani petisi penolakan terhadap pasal-pasal dalam UU Omnibus Law yang dinilai tidak pro rakyat.

“Hari ini ada 7 orang anggota DPRD Jeneponto yang menandatangi petisi tersebut, jadi sudah 22 orang yang bertanda tangan,” ungkap Imam Taufiq.

“Inti dari pernyataan atas nama lembaga DPRD Jeneponto adalah menolak pasal-pasal yang ada dalam UU Cipta Kerja yang tidak berpihak pada rakyat, sesuai tuntutan pengunjuk rasa yang menduga adanya beberapa pasal yang tidak pro rakyat,” sambungnya.

Sementara itu, jendral lapangan dalam aksi tersebut, Edy Subarga menyampaikan terima kasih kepada 22 anggota DPRD Jeneponto yang telah mendukung tuntutan pengunjuk rasa.

“Terima kasih kepada anggota DPRD Jeneponto yang sudah menyatakan dukungannya terhadap tuntutan kami pengunjuk rasa untuk menolak pasal-pasal dalam UU Cipta Kerja yang dianggap tak berpihak kepada rakyat,” ungkap Edy Subarga.

Rekomendasi

Mungkin Anda Suka

Selama November 2020, Kasus Covid-19 di Jeneponto Bertambah 89 dan Sembuh 80 Orang

Bupati Jeneponto Terima LHP Pengelolaan Barang Milik Daerah Tahun 2019-2020 dari BPK

Komentar

Laporkan Tulisan

Kami akan menggunakan masukan Anda untuk mempelajari ketika sesuatu tidak benar