Pj Wali Kota Makassar Minta KPU Hapus Debat Publik Pilwali 2020

Penjabat Wali Kota Makassar Rudy Djamaluddin

Terkini.id, Makassar – Penjabat Wali Kota Makassar Rudy Djamaluddin meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan pemangkasan anggaran.

Salah satunya, menghapus debat publik tahapan Pilwali 2020.

“Saya mengimbau kepada semua teman-teman (KPU) tolong efisiensi dalam penggunaan anggaran,” tutur Rudy, Selasa, 7 Juli 2020.

Menarik untuk Anda:

Ia mengatakan situasi pandemi Covid-19 menjadi pertimbangan melakukan pemangkasan.

Sejauh ini, kata dia, pihaknya belum menerima laporan mengenai adanya pemangkasan dari KPU.

“Belum terima laporan terkait pemangkasan itu,” kata dia.

“Intinya kita ini berada dalam situasi darurat pandemi corona, dan ini melanda siapa saja, masyarakat A, masyarakat B,” sambungnya kemudian.

Rudy menilai, penggunaan anggaran seharusnya dapat dimaksimalkan dan tak digunakan secara percuma.

“Pastikan anggaran itu jangan terhambur percuma. Istilah pemangkasan itu bukannya tidak setuju, tetapi itulah tadi kita harus melakukan efesiensi penggunaan anggaran,” kata dia.

Terlepas dari hal tersebut, Rudy menyebut dirinya berkomitmen melaksanakan Pilwali 2020 di Makassar.

Ia mengatakan bakal memastikan demokrasi berlangsung dengan benar dan damai di Kota Makassar.

“Fungsi Pj, memastikan asas-asas demokrasi yang sesuai regulasi, sehingga terjadi transformasi kepemimpinan yang diinginkan warga Kota Makassar. Pasti kita dukung,” pangkas Rudy.

Rekomendasi

Mungkin Anda Suka

Ajak Taat Protokol Covid-19: Asosiasi Pasar Rakyat Indonesia Bagi Ribuan Masker ke Pedagang

12 Pulau di Makassar Akan Dijadikan Objek Wisata, DPRD Target Ranperda Rampung Tahun Depan

Komentar

Laporkan Tulisan

Kami akan menggunakan masukan Anda untuk mempelajari ketika sesuatu tidak benar