Bambang Tri Tak Terima Dicekal RI, Denny Siregar: Paham Kan, Kenapa Banyak Tidak Suka Jokowi?

Terkini.id, Jakarta – Penggiat media sosial, Denny Siregar, ikut berkoar soal kasus Bambang Trihatmodjo, anak ketiga Presiden Soeharto yang dicekal pemerintah ke luar negeri akibat utang.

Seperti diketahui, Bambang Trihatmodjo sebelumnya menggugat Menteri Keuangan Sri Mulyani ke PTUN lantaran dicekal ke luar negeri oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. 

Pencekalan tersebut lantaran Bamang Tri punya utang pada Pemerintah RI, dalam hal ini Kementerian Keuangan.

Menarik untuk Anda:

“Tahun 1997, Indonesia punya gawe yaitu Sea Games. Oleh negara waktu itu, dibuatlah konsorsium untuk menyelenggarakan pesta olahraga itu. Tebak siapa ketuanya ? Bambang Trihatmojo, anak ketiga Soeharto – Presiden paling berkuasa masa orde baru. Memang siapa yang bisa menolak waktu itu kalau Soeharto punya mau ? ??

Sebagai penyelenggara, tugas konsorsium adalah menggalang dana untuk Sea Games. Tapi alih-alih dapat dana, Bambang malah ngutang ke negara. Sial emang, negara gak bisa menolak karena keluarga Cendana kuat banget masa itu.

Bukannya dapat keuntungan dari acara Sea Games, negara malah harus keluar duit 35 miliar rupiah – kurs waktu itu – utk ngutangin Bambang Tri,” tulis Denny Siregar lewat media sosial.

Setelah selesai acara, tambah Denny, Bambang Tri pura-pura lupa kalau dia punya hutang. 

“Bambang Tri bahkan diberi fasilitas ‘bea masuk khusus’ untuk impor mobil mewah khusus untuk Sea Games. Habis acara selesai, mobil2 berharga miliaran itu dijualnya dan negara kembali gak dapat apa-apa. Belum pajak dari stiker yang gak pernah masuk ke negara.

Semuanya hilang, seperti kata pak Tarno pesulap, ‘prok prok jadi apaaa ?’

Ga ada yang berani nagih, sampai datanglah masa pemerintahan Jokowi yang keras kepala. Sri Mulyani, Menteri Keuangan menagih Bambang Tri triliunan rupiah piutang negara.

Bambang Tri tetap gak mau bayar, Sri Mulyani mencekalnya sehingga tidak bisa keluar negeri. Bahkan Sri Mulyani berencana akan memblokir semua rekening Bambang Tri.

Di masa pemerintahan Jokowi ini, keluarga Cendana seperti mendapat palu godam keras di kepala. Tommy Soeharto pun merasakan sakitnya, gedung Granadi disita karena Kejaksaan sedang memburu “harta karun” yayasan Supersemar yang tidak jelas pengelolaannya.

Jadi, paham kan kenapa banyak yang tidak suka Jokowi menjadi kepala negara ? Pusing kepala Baim, mak…” tambah Denny lagi.

Gugat Menteri Keuangan

Seperti diberitakan banyak media, Bambang yang merupakan Pengusaha nasional menggugat Menteri Keuangan Sri Mulyani lantaran terkait pencekalannya ke luar negeri. 

Gugatan dilayangkan Bambang ke PTUN terkait Keputusan Menkeu Nomor 108/KM.6/2020 tanggal 27 Mei 2020 tentang Penetapan Perpanjangan Pencegahan Bepergian ke Luar Wilayah RI terhadap Sdr. Bambang Trihatmodjo dalam Rangka Pengurusan Piutang Negara. 

Sebagai Menteri Keuangan, Sri Mulyani bertindak sebagai Ketua Tim Panitia Piutang Negara. 

Utang Bambang kepada negara sebenarnya merupakan piutang yang dialihkan dari Kementerian Sekretariat Negara ( Setneg) ke Kementerian Keuangan. 

Utang Bambang Trihatmodjo tersebut bermula dari penyelenggaraan SEA Games XIX Tahun 1997. Bambang Trihatmodjo saat itu merupakan ketua konsorsium swasta yang ditunjuk pemerintah menjadi penyelenggara gelaran olahraga antar-negara ASEAN di Jakarta. 

Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara, Setya Utama, menjelaskan, saat itu rupanya konsorsium swasta kekurangan dana sehingga harus ditalangi oleh pemerintah. Satya sendiri tak menjelaskan berapa besaran utang anggota keluarga Cendana itu yang harus dibayarkan ke kas negara.  

“Konsorsium mempunyai tugas antara lain menyediakan dana untuk penyelenggaraan SEA Games XIX Tahun 1997. Dalam penyelenggaraannya, konsorsium mengalami kekurangan dana dan negara memberikan pinjaman yang pada akhirnya menjadi utang konsorsium kepada negara (piutang negara),” jelas Setya dalam keterangannya seperti dikutip laman resmi Setneg via kompascom, Sabtu 19 September 2020.

Penagihan piutang ke Bambang Trihatmodjo Terkait permasalahan piutang tersebut, Kemensetneg telah melakukan upaya-upaya pengembalian uang negara tersebut kepada Bambang Trihatmodjo. 

Upaya-upaya tersebut antara lain dilakukan melalui serangkaian rapat-rapat koordinasi yang dihadiri oleh perwakilan dari Kemensetneg, Sekretariat Jenderal Kementerian LHK, DJKN Kementerian Keuangan, Sekretariat Presiden, dan KMP SEA Games XIX Tahun 1997. 

Dalam rapat-rapat tersebut, disepakati bahwa permasalahan penyelesaian piutang dimaksud akan dilimpahkan kepada Kementerian Keuangan, utamanya terkait penyerahan pengurusan piutang negara dan teknis pelaksanaannya. 

“Kini penanganan permasalahan penyelesaian piutang negara tersebut sedang berproses di Kementerian Keuangan sampai dengan piutang tersebut dinyatakan lunas atau selesai sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku,” kata Setya. 

Dicekal Sri Mulyani 

Sebelumnya, Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata menyatakan, keputusan Menkeu tersebut diambil agar yang bersangkutan mematuhi kewajiban untuk mengembalikan utang kepada pemerintah. 

Menurut Isa, langkah pencegahan ke luar negeri diambil setelah sebelumnya Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) yang diketuai oleh Menteri Keuangan telah melakukan panggilan untuk memberi peringatan. Namun, pihak yang bertanggung jawab tidak merespons hal tersebut. 

“Dalam menjalankan tugas, panitia pasti sudah memanggil, memperingatkan yang bertanggung jawab untuk melunasi utang. Kalau tidak diperhatikan, maka panitia diberi kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan action yang lebih,” jelas Isa ketika dalam keterangannya. 

“Misal mencegah yang bersangkutan ke luar negeri, kemudian memblokir rekening yang bersangkutan. Itu bsia dilakukan dengan prosedur meminta ke otoritas yang berwenang,” jelas dia. Isa pun menjelaskan, permintaan pencegahan Bambang Trihatmodjo untuk ke luar negeri telah diajukan oleh PUPN kepada Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenkumham. PUPN sendiri tidak hanya terdiri dari pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan, tetapi juga kejaksaan, kepolisian, dan pemerintah daerah.

Isa menjelaskan, pelimpahan masalah piutang diberikan kepada PUPN ketika kementerian atau lembaga (K/L) tidak bisa menyelesaikan masalah tersebut. Namun demikian, Isa enggan menjelaskan mengenai detail masalah piutang yang terjadi pada Bambang Trihatmodjo. 

“Saya berikan satu hal bahwa permasalahan utang piutang, info detailnya termasuk info yang dikecualikan dari pemberitahuan info ke publik. Kami jaga betul enggak bisa menjelaskan detail, tapi itu aturannya demikian. Kita jaga semua,” jelas dia. 
Untuk diketahui, melansir situs web PTUN Jakarta, perkara gugatan Bambang ke Menkeu teregister dengan nomor 179/G/2020/PTUN.JKT. 

Gugatan itu didaftarkan pada Selasa (15/9/2020). Rencananya, agenda pemeriksaan persiapan dilakukan pada Rabu, 23 September 2020. 

Pada perkara tersebut tertulis pihak penggugat atas nama Bambang Trihatmodjo, sedangkan tergugat Menteri Keuangan Republik Indonesia. Sementara pada detail perkara, Bambang meminta keputusan Menkeu membatalkan pencekalan terhadap dirinya. 
Adapun isi gugatan tersebut antara lain mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya dan menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Menteri Keuangan Nomor 108/KM.6/2020 Tanggal 27 Mei 2020 tentang Penetapan Perpanjangan Pencegahan Bepergian ke Luar Wilayah Republik Indonesia terhadap Sdr Bambang Trihatmodjo (Ketua Konsorsium Mitra Penyelenggara SEA Games XIX Tahun 1997) dalam Rangka Pengurusan Piutang Negara. 

Selain itu, di dalam gugatan tersebut juga meminta agar PTUN mewajibkan tergugat untuk mencabut Keputusan Menteri Keuangan tersebut, serta menghukum tergugat, yakni Menteri Keuangan, dengan membayar biaya perkara.

Rekomendasi

Mungkin Anda Suka

Beredar Postingan Foto Sebut Jokowi Sanggup Jadi Dokter, Ini Faktanya

Beredar Kabar Sebut Abu Janda dalam Kondisi Koma, Ini Faktanya

Komentar

Laporkan Tulisan

Kami akan menggunakan masukan Anda untuk mempelajari ketika sesuatu tidak benar