Kritik Rencana Pemerintah Buru Harta Karun, Tengku Zulkarnain: Mundur ke Zaman Dinasti Ming

Wasekjen MUI Tengku Zulkarnain. (Foto: Benteng Sumbar)

Terkini.id, Jakarta – Ustaz Tengku Zulkarnain lewat akun Twitter miliknya menanggapi terkait rencana pemerintah yang akan memburu harta karun di perairan laut Indonesia.

Dalam cuitannya, Wakil Sekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini melampirkan pemberitaan media online yang menyebut ada 640 titik harta karun yang diburu pemerintah.

“640 titik harta karun yang akan diburu Pemerintah, bernilai trilyunan. Fantastis!,” cuit Tengku Zulkarnain di unggahan Twitter miliknya, Rabu, 5 Agustus 2020.

Scroll ke Bawah untuk melanjutkan

“Setelah 11.000 Trilyun yg sudah ada di kantong datanya, kini ditambah 640 titik harta karun di Lautan…,” sambungnya.

Ia pun memberikan sebuah pantun terkait rencana pemerintah tersebut.

“Pantun: Angin Sorga Bertiup Kencang, Resesi (pasti) datang, hehe,” cuit Tengku Zulkarnain.

Selain itu, di cuitan selanjutnya Tengku Zulkarnain juga menyampaikan kritiknya terhadap pemerintah yang tak membuat terobosan baru agar ekonomi Indonesia bisa terdongkrak naik.

“Alih alih membuat terobosan baru agar Ekonomi terdongkrak, malah mundur ke zaman Dinasti Ming, ngutip harta karun di laut,” ujarnya.

“Buat apa ribuan Ahli Ekonomi dipekerjakan negara? Digaji besar pakai uang rakyat? Mending duitnya dipakai beli Kapal Laut pemburu harta dan melatih penyelam,” pungkas Tengku Zulkarnain.

Diketahui, Pemerintah tengah gencar memburu harta karun berupa batangan emas di bawah laut sebagai aset negara.

Adapun harta karun tersebut diangkat ke atas untuk dihitung dan dinilai sesuai kisaran harga pasar.

Hal itu disampaikan Direktur Penilaian Ditjen Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kurniawan Nizar, beberapa waktu lalu.

“Objek harta karun tersebut diangkat dulu ke atas, kita cek dimensinya, baru kita nilai pasarnya berapa. Dengan penyesuaian-penyesuaian tertentu kita dapat nilai harta karun dalam bentuk batangan emas,” ujar Kurniawan di Jakarta pada 26 Juli lalu.

Harta karun bawah laut tersebut, kata Kurniawan, merupakan bagian dari pelaksanaan penilaian sumber daya alam (SDA) guna menyusun neraca SDA dan lingkungan hidup.

Rekomendasi

Mungkin Anda Suka

Mahfud Md Sebut Nonton Film G30S/PKI Tak Dilarang: Semalam Saya Tonton di Yuotube

Heboh karena Harganya Rp100 Juta per Pohon, Ini Asal Usul Tanaman Janda Bolong

Komentar

Laporkan Tulisan

Kami akan menggunakan masukan Anda untuk mempelajari ketika sesuatu tidak benar