Meski Ditolak DPRD, Rudy Sebut Proyek Jalan Metro Tanjung Bunga Dikerjakan Seminggu Lalu

Penjabat Wali Kota Makasssar Rudy Djamaluddin
Penjabat Wali Kota Makasssar Rudy Djamaluddin
Terkini.id, Makassar – Kendati mendapat penolakan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makasssar, Penjabat Wali Kota Makasssar menyebut proyek Jalan Metro Tanjung Bunga sudah dikerjakan seminggu yang lalu. 
 
“Proyek Jalan Metro Tanjung Bunga sudah mulai dikerja, sudah semingguan, berkat doa’ta semua,” kata Rudy Djamaluddin. Selasa, 20 Oktober 2020.
 
Pengerjaan Jalan Metro Tanjung Bunga pada tahap menggodok kurang lebih 1,3 kilometer. 
 
“Dimulai dari depannya (mal) GTC,” kata Rudy.
 
Dia mengatakan, pihaknya akan menggenjot supaya target bisa tercapai. 
 
“Kita akan genjot supaya target tercapai,” ungkapnya.
 
Sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar menentang  proyek pedestarian Jalan Metro Tanjung Bunga. Mereka meminta pemerintah kota menghentikan proyek tersebut.
 
Anggota Komisi B DPRD Kota Makassar, Hasanuddin Leo menilai proyek pedestrian Metro Tanjung Bunga bukan hal yang sifatnya mendesak. 
 
Terlebih, pemerintah kota belum memiliki alas hak pedestrian Jalan Metro Tanjung Bunga. Saat ini, baru surat pernyataan yang dikantongi pemerintah.
 
“Saya sudah tanya orang ULP. Apakah boleh membangun di atas lahan yang tidak punya alas hak, ULP jawab tidak bisa. Kemudian, apakah ada alas haknya, ULP jawab tidak tahu. Ketidaktahuan itu saya anggap tidak ada,” kata Hasanuddin, Jumat, 9 Oktober 2020.
 
Oleh sebab itu, ia menilai proyek prestisius tersebut harus dibatalkan.
 
Sementara, Wakil Ketua DPRD Kota Makassar, Andi Nurhaldin NH menyebut, pihaknya telah membuat rekomendasi untuk menolak pembangunan pedestrian Metro Tanjung Bunga sejak Juni lalu. 
 
“Komisi C telah mengeluarkan rekomendasi penolakan proyek Metro Tanjung Bunga,” jelas Nurhaldin, Jumat, 9 Oktober 2020.
 
Nurhaldin mengatakan, kawasan Metro Tanjung Bunga dibagi atas 8 sertifikat hak milik yang punya lahan. Sementara, kata dia, 5 di antaranya telah menyerahkan surat kerjasama.
 
“Bagaimana mau disupport kalau alas hak belum kita punya. Sama’ji kalau kita bangun rumahnya orang tapi orang itu tidak mau beri sertifikatnya,” ungkapnya.
 
Oleh karena itu, Nurhaldin menilai anggaran sebesar Rp127 miliar yang dialokasikan untuk pedestrian tersebut untuk dialihkan ke penanganan Covid-19.
 
“Kita harus membahas pasca covid seperti apa. Uang sebesar itu bisa kita bantu pelaku UMKM,” kata Nurhaldin.
 
 

Rekomendasi

Mungkin Anda Suka

Ditangkap KPK, Menteri Sosial Juliari Tersangka Korupsi Bansos Covid-19

Bertambah 110 Orang, Angka Kematian Covid-19 Indonesia Capai 17.589

Komentar

Laporkan Tulisan

Kami akan menggunakan masukan Anda untuk mempelajari ketika sesuatu tidak benar