Prajurit Copot Baliho Rizieq Shihab, Pengamat Militer: Melanggar UU TNI

Rizieq Shihab
Prajurit TNI copot baliho Rizieq Shihab. (Pikiran-rakyat.com)

Terkini.id, Jakarta – Pengamat Militer dari Imparsial, Hussein menegaskan bahwa tindakan dan keterlibatan prajurit TNI mencopot baliho Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab merupakan pelanggaran Undang-Undang (UU) TNI.

Hussein menegaskan, tugas TNI sudah jelas sebagai alat pertahanan negara untuk menghadapi ancaman perang dari luar.

Sementara keterlibatan TNI dalam urusan dalam negeri, kata Hussein, sifatnya adalah perbantuan kepada polisi dan ketika situasi ancaman sudah tidak bisa ditangani lagi oleh kepolisian.

Menarik untuk Anda:

“TNI adalah alat pertahanan negara yang diatur, diorganisir, dibiyai, dididik dan dilatih untuk menghadapi ancaman perang dari luar,” kata Hussein, Sabtu 21 November 2020 seperti dikutip dari Suara.com.

Oleh karenanya, ia menilai keterlibatan TNI dalam pencopotan baliho dan spanduk tersebut adalah tindakan berlebihan dan melanggar UU TNI.

“Oleh karena itu penurunan baliho oleh TNI itu berlebihan dan melanggar UU TNI,” tegas Hussein.

Menurutnya, otoritas dalam pelanggaran izin maupun penurunan baliho sesuai aturan, dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pemprov DKI, sekaligus meminta bantuan pihak kepolisian.

“Harusnya jika terdapat pelanggaran izin dalam penurunan baliho itu, maka satpol PP bisa diturunkan dan jika butuh bantuan bisa meminta bantuan kepada polisi untuk menurunkan baliho,” ujarnya.

Sebelumnya, video pencopotan baliho Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab beredar di media sosial.

Dalam video berdurasi 11 detik tersebut, terlihat sekelompok orang berseragam TNI tengah menurunkan spanduk bergambar Rizieq Shihab yang terpasang di baliho.

Menanggapi video tersebut, Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman menegaskan bahwa pencopotan baliho yang dilakukan aparat TNI di sejumlah titik di Jakarta itu adalah atas perintahnya.

“Ada berbaju loreng menurunkan baliho habib rizieq itu perintah saya,” tegas Pangdam saat apel pasukan di Monas, Jakarta, Jumat 20 November 2020.

Dia pun mengungkapkan alasannya. Menurutnya, langkah itu diambil berdasarkan hukum lantaran baliho yang terpasang itu menyalahi aturan.

“Karena beberapa kali Satpol PP menurunkan, dinaikkan lagi. Perintah saya itu. Begini. Kalau siapapun di republik ini, ini negara hukum, harus taat kepada hukum, kalau masang baliho sudah jelas ada aturannya, ada bayar pajak, dan tempat ditentukan, jangan seenaknya sendiri. Seakan-akan dia paling benar,” ujarnya.

Rekomendasi

Mungkin Anda Suka

Bertambah 110 Orang, Angka Kematian Covid-19 Indonesia Capai 17.589

Merasa Difitnah, Keluarga Jusuf Kalla Resmi Polisikan Danny Pomanto

Komentar

Laporkan Tulisan

Kami akan menggunakan masukan Anda untuk mempelajari ketika sesuatu tidak benar