Islam dan Timur Tengah dalam Proyeksi Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat di Pemerintahan Biden

Islam dan Timur Tengah dalam Proyeksi Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat di Pemerintahan Biden
Islam dan Timur Tengah dalam Proyeksi Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat di Pemerintahan Biden

Terkini.id, Makassar – Berkunjung ke rumah keluarga,  salah satu obrolan yang berlangsung terkait dengan potongan-potongan video di media sosial yang menunjukkan calon presiden Amerika Serikat, Biden dalam bahagian pidatonya menggunakan hadis untuk menjelaskan pandangannya.

Keluarga,  yang menjadi tuan rumah dalam percakapan tersebut  menyatakan simpatinya terhadap calon presiden Biden. Bahkan bertanya tentang keislaman Biden.

Dalam kesempatan tersebut, secara singkat saya merespon  bahwa Amerika tetap saja akan tunduk pada kepentingan nasionalnya.  Peralihan pemerintahan dari politisi ke politisi lainnya tetap menunjukkan kecenderungan yang sama.

Menarik untuk Anda:

Begitu pula terhadap Islam dan Timur Tengah.  Politik luar negeri Amerika Serikat dalam isu-isu tertentu konsisten dari waktu ke waktu. Walaupun dalam keprotokoleran atau seremonial ada ruang-ruang untuk memberikan tempat bersemainya perjumpaan dari ragam agama termasuk warga muslim. 

Sebagai tuan rumah, ini tentu kelaziman. Apalagi Amerika Serikat memerlukan untuk menjalin kerjasama secara luas dengan siapa saja. Tentu dalam kerangka memperkuat kepentingan nasional mereka, bukan dalam rangka mewujudkan kepentingan negara lain.

Presiden Thomas Jefferson, pada tahun 1805 memulai jamuan buka puasa bersama. Hillary Clinton, 1996 kembali dilaksanakan buka puasa. Hanya saja, tahun pertama Presiden Trump menduduki Gedung Putih, seremoni itu tidak lagi dilaksanakan. Tahun lalu, dan begitu juga 2018, Trump menjamu duta besar dan diplomat dari negara mayoritas muslim.

Hanya saja, ini tidak sunyi dari kritik. Dimana Trump justru tidak mengundang warga muslim Amerika Serikat. Sehingga ada yang memandang bahwa jamuan tersebut untuk mencitrakan Islam sebagai “orang lain”.

Wujudnya buka puasa bersama di Gedung Putih, walaupun dalam pemerintahan Trump tidak dilaksanakan pada tahun pertama.  Kita juga menyaksikan bagaimana diplomasi Presiden Obama ke Timur Tengah dan begitu pula Indonesia. Pada masa itu, warga Indonesia “merasa dekat” dengan Obama yang pernah menghabiskan masa kecilnya di Jakarta.

Tentu dapat dilihat bahwa ini dalam konteks politik luar negeri terkait Islam dan Timur Tengah,  namun semata-mata bukan itu yang menjadi sasaran utama dari kebijakan luar negeri setiap presiden.

Jika melihat tim kerja presiden calon presiden Biden seperti Susan Rice,  Antony Blinken, dan Michele Flournoy, mereka Memiliki interaksi yang luas dengan kawasan Asia dan Afrika.  Bahkan setelah masa jabatan Obama dan Biden, dua diantaranya justru mendirikan lembaga konsultan bagi perusahaan yang akan memperluas Wilayah kerja ke China.

Sementara itu Susan Rice ketika menjabat wakil tetap Amerika Serikat untuk PBB merupakan pendukung Israel.  Begitu pula Donilon mengunjungi Israel secara khusus tanpa mengunjungi wilayah lain dalam kunjungan kerja tersebut dengan agenda utama untuk berdiskusi dengan Benjamin Netanyahu.

Jikalau dalam pemerintahan Presiden Trump, Jerusalem diakui sebagai Ibukota Israel. Juga pemindahan kantor Kedutaan Amerika Serikat dari Tel Aviv,  ke Jerusalem.  Ini tidak akan banyak berubah dalam pemerintahan yang akan datang. Setidaknya perlu waktu setahun untuk kemudian melihat adanya perubahan.

Menengok sejenak, kita dapat melihat ketika Biden menjadi wakil presiden dalam pemerintahan Obama. Wujud solusi damai antara Palestina dan Israel, yaitu dua negara.

Pandangan bahwa wujud sikap Islamophobia,  tidak dapat dilepaskan begitu saja dari citra pemerintahan presiden Trump.  Tak lebih dari sepekan setelah menjabat presiden,  keputusan presiden untuk melarang warga dari tujuh negara dengan penduduk mayoritas muslim untuk masuk ke Amerika Serikat.

Walaupun keputusan ini digugat di pengadilan,  pengadilan federal menolak keputusan ini,  namun justru dalam Keputusan Mahkamah Agung Amerika Serikat tetap memberlakukan pelarangan terhadap lima negara. Lagi-lagi, saya menyebutnya kecenderungan mayoritas terkait dengan sikap pada Islam, akan sama saja. 

Amerika Serikat merupakan gambaran dimana wujudnya berbagai pandangan.  Termasuk kemenangan politisi-politisi muslim dari partai Demokrat. Sebelum ini,  dalam pemilihan sela lalu, dua perempuan muslim menduduki kursi kongres. Sementara pada pemilihan tahun ini,  setidaknya ada lima muslim yang menduduki kursi legislatif. 

Dengan demikian, membaca Amerika Serikat tidak dapat dilihat dari satu sisi saja.  Dimana kondisi pemerintahan yang akan berbeda dalam detail,  antara satu dengan yang lain.  Namun tetap saja memiliki kecenderungan yang sama.

Tetap saja ada harapan terkait dengan keramahan pemerintahan calon presiden Bide.  Dalam kesempatan kampanye mengemukakan bahwa akan mencabut keputusan presiden terkait dengan pelarangan kunjungan dari negara-negara dengan mayoritas penduduk muslim.

Begitu pula sejak awal calon presiden Biden,  memberikan dukungan bagi politisi politik muslim.  Dimana ini tidak dilakukan oleh Presiden Trump,  sebaliknya secara langsung menyerang dua politisi muslim yang duduk di Kongres.

Sebagai negara yang mempromosikan demokrasi di mana unsurnya adalah kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama,  Islam mendapatkan tempat untuk tetap tumbuh.  namun melihat presiden Amerika Serikat sebagai seorang muslim bukannya mustahil tetapi tetap menunggu waktu yang akan menjawabnya.

Ismail Suardi Wekke
Peneliti Senior eLSTUDIKA Indonesia

Rekomendasi

Mungkin Anda Suka

Hadapi Masalah dengan “Salaama”

Debat Calon Bupati-Wakil Bupati Bulukumba: Tanggapan Putra Daerah

Komentar

Laporkan Tulisan

Kami akan menggunakan masukan Anda untuk mempelajari ketika sesuatu tidak benar