Pemindahan Ibu Kota Negara Suatu Solusi atau Masalah Baru?

Pemindahan Ibu Kota Negara Suatu Solusi atau Masalah Baru?
Kusnaedi (Mahasiswa? POLITEKNIK STIA LAN Makassar)

GAGASAN pemindahan ibu kota baru bukanlah sesuatu fenomena baru. Isu pemindahan ibu kota baru sudah dirintis Presiden Soekarno pada dekade 1950-an. 

Berbagai daerah direncanakan akan menjadi lokasi ibu kota baru, namun semua itu hanyalah sekedar wacana belaka. 

Barulah pada masa pemerintahan Jokowi, rencana pemindahan ibu kota benar-benar terjadi. Ibu kota baru akan dibangun di wilayah administratif Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur.

Menarik untuk Anda:

Sebagaimana Soekarno, Jokowi yang juga dikenal sebagai presiden visioner, ingin mewujudkan cita-cita lama pendahulunya tersebut. 

Semoga pada periode kedua pemeritahan Jokowi, pergerakan (progress) menuju ibu kota baru menemukan wujud konkretnya. Perpindahan ibu kota baru, selain cita-cita, juga sebuah momentum historis bila tidak diwujudkan segera, entah kapan lagi datang kesempatan seperti ini.

Penulis ingin sedikit sumbang saran terhadap mega proyek rezim Jokowi tersebut, ada lima tahapan besar yang harus disiapkan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang produktif, memiliki daya saing, dan fleksibilitas yang tinggi dalam menghadapi perubahan-perubahan.

Kelima langkah itu, pertama, pembangunan infrastruktur yang akan dilanjutkan dengan lebih cepat dan menyambungkan infrastruktur-infrastruktur besar yang sudah dibangun sebelumya. 

Kedua, pembangunan sumber daya manusia. Dimulai dengan menjamin kesehatan ibu hamil, kesehatan bayi, balita, dan anak usia sekolah. Manusia Indonesia harus bisa bersaing secara global. 

Ketiga, mengundang investasi besar-besaran sebagai kunci untuk membuka lapangan pekerjaan. 

Keempat, reformasi struktural birokrasi agar semakin sederhana, simpel, dan  lincah. 

Kelima, menjamin penggunaan APBN tepat sasaran dan fokus. Setiap rupiah yang keluar dari APBN, harus dipastikan memiliki manfaat ekonomi.

Pembangunan ibu kota negara di Provinsi Kalimantan Timur akan dibangun dengan desain dan konsep sebagai “smart city” dan “forest city” (kota cerdas dan sekaligus perlindungan lingkungan). 

Salah satu masalah yang harus diantisipasi dalam pemindahan dan desain pembangunan ibu kota negara baru di Kalimantan Timur adalah kesenjangan dan kecemburuan sosial. 

Kesenjangan dan kecemburuan sosial itu, baik antara penduduk lokal dengan aparatur sipil negara yang akan ditempatkan di daerah itu, maupun dengan para migran lainnya. 

Ibu kota negara baru di Kalimantan Timur akan menjadi sumber ekonomi baru, di mana akan memicu migrasi orang-orang untuk mencari penghidupan yang lebih baik di daerah tersebut. 

Ibu kota negara yang baru juga akan dibangun berdasarkan pemanfaatan kemajuan teknologi sehingga membutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang juga adaptif terhadap perkembangan teknologi, itu berarti harus ada SDM yang memadai untuk merespons kebutuhan itu. 

Kualitas SDM akan menentukan kemampuan mereka berkontribusi bagi pembangunan dan mengambil manfaat dari pemindahan dan pembangunan ibu kota negara yang baru akan menjadikan wilayah tersebut dan daerah sekitarnya menjadi tujuan migran.

Tentunya pemindahan ibu kota baru bukan kebijakan yang sifatnya asal-asalan, melainkan melewati serangkaian kajian mendalam terkait rencana tersebut. 

Kajian tersebut berkaitan dengan kajian yang berkaitan dengan keekonomian, demografi, sosial politik, pertahanan keamanan, dan lain sebagainya. 

Apakah pemindahan ibu kota baru akan menjadi solusi atau justru akan menambah masalah ?

Berbagai masalah yang akan dihadapi dalam pemindahan ibu kota baru. Lantas masalah seperti apa? seperti membutuhkan biaya yang fantastis dalam membangun ibu kota baru. Butuh biaya sekitar Rp466 Triliun. 

Bisa saja hal tersebut akan membebani APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) kedepannya. Alternatif lain dengan menjual atau menyewakan aset negara yang ada di Jakarta, seperti gedung-gedung pemerintahan. 

Berbagai hal di atas akan menjadi biaya tambahan dalam membangun ibu kota baru. 

Masalah yang lain, yakni butuh lahan sekitar 180 ribu hektare (Ha) dalam membangun ibu kota baru. 

Selain itu, butuh waktu yang cukup lama dalam membangun suatu ibu kota baru, diperkirakan butuh waktu 20-30 tahun lamanya. 

Mengapa butuh waktu selama itu ? Hal ini dikarenakan banyaknya hal yang harus dibangun, seperti gedung pemerintahan yang baru, dan pembangunan infrastrukur yang menunjang, seperti jalan dan jembatan, sumber daya air, dan permukiman.

Sebelum membangun berbagai hal tersebut, terlebih dahulu dibuat desain ibu kota baru. 

Saat ini sudah ada desain yang ditetapkan pemerintah yang didapatkan lewat sayembara. Desain itulah yang menjadi acuan dalam pembangunan ibu kota baru yang ditargetkan dimulai pada tahun 2021.

Terlepas dari berbagai masalah yang dihadapi, tentu pemindahan ibu kota ke Kalimantan juga dianggap menjadi solusi pemerintah dalam mengatasi berbagai masalah yang selama ini dihadapi. 

Lantas solusi seperti apa yang didapat dari pemindahan ibu kota baru?

Gagasan pemindahan ibu kota baru ke Kalimantan, dianggap menjadi daerah paling bebas dari ancaman bencana alam. 

Hal ini tentunya berbanding terbalik dengan daerah ibu kota sekarang. Sebut saja bencana banjir yang menjadi langganan setiap tahun. 

Selain itu, masih luasnya lahan kosong di Kalimantan, dapat menjadi solusi agar tidak terjadi kepadatan penduduk yang tinggi. 

Apalagi melihat kondisi ibu kota sekarang, yang jumlah penduduknya mencapai 10 juta jiwa, dimana kepadatan penduduk tentunya sejalan dengan banyaknya kendaraan pribadi yang masuk ke ibu kota. 

Hal inilah yang menjadi penyebab kemacetan yang tiap tahunnya mengalami peningkatan. 

Lewat pemindahan ibu kota baru ke Kalimantan bisa menjadi solusi jitu untuk mengurangi kemacetan. Bagaimana caranya? 

Berpindahnya ibu kota, diharapkan bahwa banyak pula penduduk yang pindah daerah dari Jakarta ke ibu kota baru, sehingga akan mengurangi kepadatan penduduk sekaligus mengurangi kemacetan.

Solusi lain yang ditawarkan? Tak hanya itu, pemindahan ibu kota baru juga dapat mendorong pemerataan ekonomi. Saat ini, sebagian besar ekonomi terserap di Pulau Jawa. 

Selain pemerataan ekonomi, diharapkan pula akan mendorong pemerataan pembangunan, dimana saat ini terjadi ketimpangan, karena pembangunan lebih dominan atau terpusat di Pulau Jawa. 

Pemindahan ibu kota yang baru, diharapkan dapat menjadi solusi untuk mengatasi masalah-masalah yang selama ini terjadi di ibu kota. 

Tentunya dibutuhkan perencanaan atau strategi-strategi yang matang dalam merealisasikan hal tersebut, agar rencana pemindahan ibu kota yang baru benar-benar bisa menjadi solusi, bukan malah menambah masalah yang sudah ada.

Penulis : Kusnaedi (Mahasiswa  POLITEKNIK STIA LAN Makassar)

Rekomendasi

Mungkin Anda Suka

Debat Calon Bupati-Wakil Bupati Bulukumba: Tanggapan Putra Daerah

Tolak Politik Uang untuk Pilkada yang Bermartabat!

Komentar

Laporkan Tulisan

Kami akan menggunakan masukan Anda untuk mempelajari ketika sesuatu tidak benar