Panwaslu: surat suara KPU Makassar tidak sah

Panwaslu Kota Makassar menyebut surat suara yang dibuat KPU Makassar berdasarkan hasil pleno ini tidak sah. Karena secara konstitusional, saat ini telah terjadi kekosongan hukum
Panwaslu Kota Makassar menyebut surat suara yang dibuat KPU Makassar berdasarkan hasil pleno ini tidak sah. Karena secara konstitusional, saat ini telah terjadi kekosongan hukum

Terkini.id, Makassar – Panwaslu Kota Makassar menyebut surat suara yang dibuat KPU Makassar berdasarkan hasil pleno tidak sah. Karena secara konstitusional, saat ini telah terjadi kekosongan hukum.

Penyebabnya, karena KPU Makassar tidak mau melaksanakan putusan Panwaslu Makassar yang menetapkan dua pasang calon dalam Pilkada Makassar.

“Posisi kami jelas. Apa dasarnya itu barang? tentu tidak berdasar, apa dasarnya penetapan paslon itu, dasarnya apa? Kan sudah batal,” kata Maulana kepada wartawan, Senin 28 Mei 2018.

Menarik untuk Anda:

KPU Makassar telah membuat surat suara dengan desain satu pasangan calon dan kolom Kosong. KPU pun segera mencetak surat suara ini. Padahal Panwaslu sudah ingatkan bahwa surat suara tersebut tidak sah.

“Tentu dong (tidak sah),” ujar Maulana.

Menurutnya, kekosongan hukum terjadi sejak putusan Panwaslu yang bersifat final dan mengikat tidak dilaksanakan KPU. “Sejauh ini KPU Makassar tetap memilih melaksanakan proses Pilkada tanpa dasar hukum,” jelas Maulana.

Sebagai bentuk penolakan terhadap kegiatan KPU, Panwaslu Kota Makassar tidak menghadiri rapat pleno KPU Makassar di Kantor KPU Makassar, Senin 28 Mei 2018.

Maulana mengatakan Panwaslu tidak hadir karena bekerja berdasarkan hukum. “Ketidakhadiran kami, itu karena tugas kami mengawasi tahapan. Shingga kami tidak hadiri rapat pleno tersebut,” terang Maulana.

Sikap Panwaslu yang tidak mau menandatangani surat suara yang akan dicetak KPU, kata Maulana, sudah sesuai aturan.

“KPU hingga sekarang masih kukuh laksanakan Pilwalkot tanpa dasar hukum, dan memilih menciptakan kekosongan hukum. Padahal kita tahu bersama, seluruh proses yang berlangsung berdasarkan SK yang telah kami (Panwaslu) batalkan tentu itu unprosedural,” kata Maulana.

Komisioner KPU Makassar Abdullah Manshur mengatakan sudah mengundang Panwaslu, namun tidak bersedia hadir.

“Iya, kami juga sudah mengundang pihak Panwas tapi tidak hadir, namun pihak Panwascam Manggala hadir menyaksikan, namun tidak bertanda tangan,” kata Abdullah.

Rekomendasi

Mungkin Anda Suka

Akademisi: Jangan Terpengaruh Penggiringan Survei Rekayasa Jelang Pencoblosan

Revitalisasi Balla Lompoa, Adnan-Kio: Jaga Nilai Budaya Hingga Destinasi Wisata

Komentar

Laporkan Tulisan

Kami akan menggunakan masukan Anda untuk mempelajari ketika sesuatu tidak benar