Opini Publik: Waspasai Kekerasan Seksual pada Anak selama Pandemi

KEKERASAN seksual terhadap anak masih marak diberitakan di media. Terhitung sejak Januari hingga Juli 2020, terdapat 2.556 korban kekerasan seksual anak dari 4.116 kasus kekerasan (kompas, 2020). 

Catatan Tahunan Komnas Perempuan (CATAHU) pada bulan Maret 2020 melaporkan adanya lonjakan kekerasan terhadap anak perempuan dari 1.417 kasus menjadi 2.341 kasus dimana 571 diantaranya adalah kekerasan seksual terhadap anak perempuan. Meski jumlah total tidak menunjukkan perbedaan yang besar dibandingkan tahun lalu, namun kasus kekerasan seksual meningkat pada tahun 2020. 

Pada tanggal 7 Desember 2020, Presiden Joko Widodo menandatangani Peratutan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak (PP Kebiri Kimia). 

Peraturan tersebut merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak). PP Kebiri Kimia ini merupakan kabar baik bagi penanganan masalah kekerasan seksual terhadap anak. 

Menarik untuk Anda:

Kebiri kimia ini diperuntukkan “hanya” bagi pelaku persetubuhan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Sementara untuk pelaku perbuatan cabul “cukup” dengan pemasangan alat pendeteksi elektronik. (pasal 2 PP Kebiri Kimia). Tindakan ini tidak berlaku pada pelaku anak yakni pelaku yang belum berusia 18 tahun. 

Sementara kekerasan seksual pada anak tidak terbatas pada persetubuhan maupun pencabulan saja.  

Kekerasan seksual pada anak didefenisikan sebagai: "Memaksa atau memancing seorang anak atau remaja untuk menjadi bagian dari suatu aktifitas seksual, baik disadari maupun tidak disadari oleh si anak. Aktifitas dapat berupa kontak fisik termasuk penetrasi (misalnya perkosaan atau sodomi) maupun aktifitas tanpa adanya penetrasi. 

Termasuk aktifitas tanpa kotak fisik seperti melibatkan anak-anak dalam menonton maupun membuat materi pornografi, melihat adegan seksual, maupun mendorong anak untuk melakukan perbuatan tidak senonoh.” (National Society for the Prevention of Cruelty to Children (NSPCC), UK, 2003).

Sedangkan  di dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) defenisi Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik. (RUU PKS, 2014) 

Dari kedua definisi di atas dapat disimpulkan bahwa kejahatan seksual tidak hanya dilakukan dengan cara kontak fisik semata, tetapi juga dapat dilakukan melalui kegiatan non fisik. 

Christiane Sanderson (2004) dalam bukunya yang berjudul The Seduction of Children menyebutkan beberapa contoh pelecehan seksual pada anak tanpa kontak fisik seperti tenjang dan membuka baju di depan anak, sengaja menampakkan alat kelamin di depan anak, sengaja memandangi anak yang sedang ganti baju atau sedang buang air, memaksa anak melihat dan menonton aktifitas seksual, mengajak anak menonton film porno, memperlihatkan pornografi atau kegiatan asusila, melakukan kegiatan seksual secara terang-terangan di hadapan anak dan grooming termasuk internet grooming. 

Grooming adalah upaya yang dilakukan seseorang untuk membangun hubungan kepercayaan, dan hubungan emosional dengan seorang anak atau remaja sehingga mereka dapat memanipulasi, mengeksploitasi, dan melecehkan mereka. 

Internet/online grooming adalah ketika seseorang menggunakan internet untuk mengelabui, memaksa, atau menekan anak-anak agar melakukan sesuatu perilaku tidak senonoh seperti mengirim video atau foto. Seseorang yang melakukan online grooming umumnya akan membangun kepercayaan terlebih dahulu sebelum melakukan tindak kejahatan. 

Unicef ??menyatakan bahwa anak-anak dan remaja di bawah 18 tahun merupakan satu dari tiga pengguna internet di seluruh dunia. Adanya smart phone mendorong 'budaya kamar tidur' dimana anak akan lebih banyak menghabiskan waktu sendiri dalam kamar dengan akses yang bebas ke internet dan biasanya kurang mendapatkan pengawasan dari orang tua (Unicef, 2017). 

Hal ini perlu diwaspadai karena merupakan peluang yang bagi pelaku kejahatan seksual pada anak dalam menarget korbannya. 

Salah satu kasus internet grooming yang pernah terjadi di Indonesia pada tahun 2019 adalah kasus AAP alias Prasetyo Devano alias Defans alias Pras. Pelaku melancarkan aksi melalui aplikasi game online dengan fitur discovery people.  Melalui fitur tersebut pelaku mencari korban perempuan dengan usia belasan tahun. 

Pelaku mengajak kenalan kemudian meminta korban untuk membuka pakaian dan merekamnya. Pelaku melakukan aksinya berulang-ulang tetapi korban tidak bisa menolak karena diancam videonya akan disebarkan. 

Hal ini perlu diwaspadai mengingat di masa pandemi ini ada kecenderungan anak mengakses internet lebih banyak daripada sebelumnya, terutama dengan diberlakukannya sekolah daring. 

Salah satu kekuatiran adalah penggunaan gadget tanpa pendampingan orang tua khususnya anak usia dini dan usia sekolah dapat membahayakan anak. Bahaya yang mungkin muncul adalah adanya pelecehan seksual melalui media internet. 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim, pada Kamis, 20 November 2020 mengumumkan bahwa sekolah boleh melaksanakan pembelajaran tatap muka (PTM) dengan memenuhi syarat-syarat tertentu. PTM ini bersifat dibolehkan tapi tidak diwajibkan. Melihat situasi perkembangan Covid-19 beberapa hari terahir yang meningkat cukup signifikan, dimana penambahan kasus baru mencapai angka 8.000 setiap harinya, sehingga sebagian orang tua menolak PTM. Sementara di satu sisi orang tua beraktifitas normal, sehingga dikuatirkan anak-anak tidak ada pendampingan di rumah. 

Kekerasan seksual pada anak lewat internet, khususnya internet grooming belum banyak diatur. Supaya pelaku kekerasan seksual terhadap anak melalui media internet tidak lolos dari jerat hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban hukum, diperlukan pendekatan unsur perbuatan pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Beberapa aturan yang dipakai pada suatu kasus kekerasan seksual ternadap anak lewat media internet adalah UU Informasi dan Transaksi Elektronik, UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, UU Pornografi dan UU Perlindungan Anak. 

Ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh orang tua untuk melindungi anak dari kekerasan seksual, antara lain: 

- Selalu mengetahui di mana anak berada
- Selalu mengetahui dengan siapa mereka dan pastikan waktu kapan anak harus pulang 
- Selalu pastikan bahwa anak tahu orang tua berada di mana setiap saat, dan pastikan dapat dihubungi
- Luangkan waktu untuk anak
- Bangun hubungan komunikasi yang penuh rasa saling percaya dan terbuka dengan anak
- Selalu dengarkan baik-baik ketakutan dan kekhawatiran mereka dan beri tahu mereka bahwa mereka tidak perlu khawatir apabila memberi tahu orang tua tentang apa pun
- Waspadalah terhadap siapa pun yang memberikan perhatian yang tidak biasa kepada anak
- Waspada terhadap siapa pun yang memberikan sesuatu atau hadiah bagi anak. Hadiah ini dapat berupa membelikan mereka permen, memberi mereka uang atau hadiah mahal, video, ataupun game computer
- Berhati-hatilah terhadap siapa pun yang melakukan kontak dengan anak tanpa pengawasan
- Cari tahu sebanyak mungkin tentang siapa saja yang merawat atau menemani anak
- Bicaralah dengan anak mengenai mana saja sentuhan yang termasuk 'pantas', 'baik' dan 'buruk'
- Jangan terlalu malu untuk berbicara dengan anak tentang bahaya kekerasan seksual dan “grooming”
- Bantulah anak untuk memahami perilaku apa saja yang patut dan yang tidak patut dilakukan ketika berinteraksi dengan orang dewasa
- Dorong anak untuk memberi tahu orang tua jika ada orang (termasuk kerabat, teman atau siapapun) yang berperilaku sedemikian rupa sehingga membuat mereka khawatir, tidak nyaman atau terancam
- Ajari anak untuk merasa percaya diri untuk menolak melakukan suatu hal yang menurut mereka salah atau membuat mereka takut
- Jelaskan kepada anak perbedaan antara rahasia 'baik' dan rahasia 'buruk'. Misalnya, katakan kepada mereka bahwa boleh saja memiliki rahasia tentang pesta ulang tahun kejutan, tetapi bukan tentang sesuatu yang membuat mereka merasa tidak bahagia atau tidak nyaman.
- Kenali dan pahami berbagai perilaku orang dewasa atau anak-anak yang perlu dicurigai
- Ketahui dan kenali tanda-tanda dan gejala-gejala korban kekerasan seksual

Apabila seorang anak mengungkapkan bahwa dia mengalami kekerasan seksual, tindakan yang perlu dilakukan adalah: 

- Dengarkan anak itu dengan penuh perhatian dan kasih sayang. 
- Meskipun kesal dengan apa yang diungkapkan anak, jangan bereaksi dengan cara yang dapat menambah kepanikan atau kesedihan anak.
- Anak perlu tahu bahwa dia dapat dipercaya dan tidak disalahkan atas kejadian pelecehan seksual tersebut, jangan memarahi anak.
- Berikan kesempatan kepada anak untuk berbicara tentang apa yang telah terjadi tetapi jangan memaksa. 
- Katakan kepada anak bahwa adalah sesuatu yang benar untuk berbicara dan berbagi cerita dengan orang tua. Jangan memarahi anak jika pelecehan terjadi akibat anak telah melanggar aturan atau batasan yang telah beritahukan sebelumnya, misalnya pulang larut malam, bermain dengan orang tidak dikenal dan sebagainya.
- Laporkan masalah apa pun secara langsung ke pihak yang berwajib atau ke layanan profesional seperti seperti tenaga kesehatan, dokter, Petugas Perlindungan Anak, polisi setempat atau departemen layanan sosial.

Pencegahan kekerasan seksual pada anak bukanlah tugas individu atau keluarga semata akan tetapi merupakan tugas seluruh komponen bangsa dan negara. 

Sesuai dengan amanat UUD 1945, Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hak-hak anak untuk memperoleh perlindungan ini diatur lebih lanjut dalam UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlingdungan Anak yang telah direvisi dua kali dengan UU nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU nomor 23 tahun 2002 tentang Perlingdungan Anak, dan UU no 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; UU nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga; dan UU no 11 tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

 Kekerasan seksual pada anak dapat menimbulkan dampak yang sangat berat baik bagi anak maupun bagi keluarga. Sudah sepantasnya jika pelaku diberikan sanksi semaksimal mungkin, bahkan hukuman mati bagi pelaku sekalipun tidak akan sebanding dengan dampak yang dialami oleh anak. Beberapa sanksi bagi pelaku kekerasan seksual pada anak antara lain Sanksi Pidana yang diatur dalam KUHP; Pidana penjara 5-15 tahun dan denda 5 milyar (UU Perlindungan Anak); pengumuman identitas, kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik (UU Perlindungan Anak dan PP Kebiri Kimia). Sanksi ini diharapkan dapat memberi efek jera bagi pelaku. 

Perlindungan hukum bagi anak yang jadi korban kekerasan seksual: 
- Pemulihan korban (UU Perlindungan Anak) 
-Pengajuan ganti rugi (UU Perlindungan Anak)
- Dalam menangani perkara anak: Wajib memperhatikan -kepentingan terbaik bagi anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara (UU Sistem Peradilan Pidana Anak)
- Identitas anak korban atau saksi wajib dirahasiakan : nama, nama sekolah, nama anak (korban), nama anak (saksi), nama orang tua, wajah dan hal lain yang dapat mengungkapkan identitas anak (UU Sistem Peradilan Pidana Anak)

Kekerasan seksual terhadap anak adalah tanggung jawab kita bersama. Apabila menemukan sesuatu yang mencurigakan segera ambil tindakan atau minimal lapor ke petugas yang berwajib. Dan yang paling penting adalah kita tidak boleh mengucilkan korban maupun keluarga korban kekerasan seksual pada anak. 

-

Penulis: Abigael Samsi Pagatiku (Mahasiswi Magister Hukum Universitas Hang Tuah Surabaya)