Singgung Jusuf Kalla, PDIP: Harusnya Mantan Pejabat Negara Ini Ditangkap

Terkini.id, Jakarta - Politisi PDIP, Dewi Tanjung menyinggung nama Wakil Presiden (Wapres) RI ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla atau akrab disapa JK.

Lewat cuitannya di Twitter, Rabu 17 Februari 2021 kader PDIP ini menyebut Jusuf Kalla telah berdosa kepada rakyat Indonesia.

"Pak JK anda Tau tidak Dosa anda kepada Rakyat dan negara ini?" cuit Dewi Tanjung.

Ia pun lantas menyinggung soal kepulangan Mantan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab ke Indonesia.

Menurutnya, mantan pejabat negara yang ikut membiayai kepulangan Rizieq Shihab lebih jahat.

"Lebih Jahat lagi ada Mantan Pejabat negara ikut membiayai memulangkan Rizik sihab untuk demo membuat kegaduhan di negara ini karena kepentingan pribadi," ungkap Dewi Tanjung.

Oleh karenanya, kata Dewi Tanjung, seharusnya mantan pejabat negara seperti itu juga ditangkap polisi.

"Harusnya mantan pejabat negara seperti ini di Tangkap Polisi!" tegasnya.

Kicauan yang dilontarkan politisi PDIP itu menanggapi soal pernyataan Jusuf Kalla terkait Presiden Jokowi yang meminta kepada rakyat agar lebih aktif mengkritik pemerintah.

Dalam cuitannya itu, Dewi Tanjung juga membagikan foto tangkapan layar artikel pemberitaan berjudul 'JK: Bagaimana Caranya Kritik Pemerintah Tanpa Dipanggil Polisi?' yang dimuat situs Detik.com.

Sebelumnya, nama Wapres RI ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) menjadi sorotan sejumlah pihak usai menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta masyarakat lebih aktif mengkritik pemerintah.

Jusuf Kalla mempertanyakan bagaimana caranya agar masyarakat bisa mengkritik pemerintah tanpa harus dipanggil polisi.

"Walaupun dikritik berbagai-bagai beberapa hari lalu, Bapak Presiden mengumumkan silakan kritik pemerintah. Tentu banyak yang ingin melihatnya, bagaimana caranya mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi seperti yang dikeluhkan oleh Pak Kwik atau siapa saja. Tentu itu menjadi bagian daripada upaya kita semua," kata Jusuf Kalla.

Jusuf Kalla pun meminta PKS sebagai partai oposisi untuk melaksanakan kewajiban kritik itu. Hal itu harus dilakukan agar fungsi kontrol terhadap pemerintah terus berjalan.

"Dan PKS sebagai partai yang berdiri dalam oposisi dan itu mempunyai suatu kewajiban untuk melaksanakan kritik itu dalam kehidupan balancing agar terjadi kontrol oleh pemerintah. Tanpa kontrol terhadap pemerintah, maka demokrasi tidak berjalan," ujarnya.

Sumber: Makassar Terkini