Ditunjuk Sebagai Ketua Dewan Kehormatan Demokrat Kubu Moeldoko, Max Sopacua: Ini Bukan Bagi-Bagi Jatah

Terkini.id, Jakarta - Hingga kini pun, susunan kepengurusan Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang di bawah pimpinan Moeldoko masih belum diketahui sepenuhnya.

Informasi yang sudah dikonfirmasi sebelumnya baru soal Moeldoko sebagai Ketum, Jhoni Allen Marbun sebagai Sekretaris Jenderal, dan Marzuki Alie sebagai Ketua Dewan Pembina.

Namun, selain itu ada kabar pula bahwa Ahmad Yahya ditunjuk sebagai Ketua Mahkama Partai dan Max Sopacua sebagai Ketua Dewan Kehormatan.

Adapun jabatan Max Sopacua itu telah dibenarkan olehnya sendiri pada hari ini.

Ia mengaku bahwa dirinya memang diberikan amanah untuk mengisi jabatan Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat versi KLB Deli Serdang.

’’Iya begitu adanya saya jadi Ketua Dewan Kehormatan Partai,’’ ujar Max pada Rabu, 24 Maret 2021, dilansir dari JawaPos.

Max yang juga pernah jadi kader Partai Emas pun membantah adanya bagi-bagi jabatan di Demokrat kubu Moeldoko.

Menurutnya, struktur kepengurusan Demokrat  versu KLB ditentukan berdasarkan kemampuan dan masing-masing kader.

“Ini bukan bagi-bagi jatah, tapi penugasan berdasarkan kemampuan dan pengalaman. Kalau saya ditugaskan dan tidak membebani, ya diterima,” kata Max.

Max juga membenarkan bahwa koleganya Ahmad Yahya juga merupakan penggagas KLB ditugaskan untuk me jabat Ketua Mahkamah partai. 

Namun, Max masih enggan membeberkan lebuh lanjut terkait detail kepengurusan Partai Demokrat kubu Moeldoko.

Sebagai catatan, struktur kepengurusan tersebut telah didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM.

Namun, kabar terakhir yang terdengar adalah bahwa kelengkapan berkas tersebut belum dipenuhi.

"Hari Jumat kemarin dilaporkan kepada saya, dikirimkan surat kepada pihak KLB untuk melengkapinya. Diberikan waktu, karena kami kan punya waktu 7 hari, maka kita beri waktu. Mungkin Senin atau Selasa diberikan kepada kami, kita lihat lagi," ujar Yasonna di kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat, Minggu, 21 Maret 2021, dilansir dari CNN Indonesia.

Lebih lanjut, Yasonna mengungkap bahwa Kemenkumham akan memproses permohonan jika berkas telah lengkap. Namun jika tidak, maka pihaknya akan langsung mengambil keputusan.

"Mudah-mudahan ya, kita lihat aja, lengkap atau tidak. Kalau lengkap kami teruskan, kalau tidak ya kami ambil keputusan," ujarnya.