Bahas SP3 BLBI, Denny Siregar Ingatkan KPK: Anda Bukan Malaikat

Terkini.id, Jakarta - Denny Siregar turut berkomentar terkait penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada Sjamsul Nursalim dalam kasus dugaan korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Denny Siregar merunut dari awal bagaimana BLBI dibentuk pada tahun 1998 untuk memberikan bantuan kepada bank-bank di Indonesia yang terdampak kriris moneter.

Namun, kemudian muncul masalah sebab banyak bank-bank yang tidak mengembalikan pinjamannya kepada negara.

Maka, di era Presiden Megawati dibentuklah Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang diketuai Syafruddin Tumenggung untuk mengurus persoalan tersebut.

“Beberapa pemilik bank itu akhirnya bisa melunasi tanggungan kepada negara lewat BPPN, termasuk di antaranya Sjamsul Nursalim. Dan negara lewat BPPN akhirnya keluarkan surat bukti pelunasan yang ditandatangani langsung oleh Megawati sebagai Presiden,” kata Denny dlaam video yang diunggah Cokro TV pada Kamis, 7 April 2021.

Denny melanjutkan, bahwa KPK di zaman Abraham Samad tiba-tiba ingin membuka kasus BLBI. Namun, ketika itu kasusnya tidak jadi dibahas.

“Nah, di tahun 2017, KPK membuka lagi kasus BLBI dan kali ini mereka fokus mengincar Sjamsul Nursalim. Inilah yang aneh. Kenapa Sjamsul Nursalim? Dia kan sudah lunas dan pegang surat bukti pelunasan?" ujar Denny.

Untuk mendapat Sjamsul Nursalim, kata Denny, KPK menangkap dulu Syafruddin Tumenggung, kepala BPPN yang mengekuarkan surat pelunasan.

Seperti diketahui, Syafruddin akhirnya ditahan namun Mahkamah Agung memenangkan gugatannya. Ia pun dibebaskan sebagai terdakwa dan diberikan pemulihan nama.

"Dari sini saja sebenarnya KPK sudah salah. Dengan seenaknya KPK tiba-tiba membuka kasus yang seharusnya nggak ada. Toh, Sjamsul Nursalim sudah lunas dan pegang bukti surat pelunasan yang ditandatangani oleh Presiden. Apa bukti dari Presiden itu nggak kuat?" tandas Denny.

12
Selanjutnya