DPRD Kota Bogor Minta Perkuat Kebijakan Ganjil Genap

Terkini.id, Bogor - Wali Kota Bogor Bima Arya bersama Wakil Wali Kota Bogor Dedie Rachim, Sekretaris Daerah Kota Bogor Syarifah Sofian, dan jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) terkait menghadiri rapat kerja bersama Pansus Pengawasan Penanganan Covid-19 DPRD Kota Bogor. 

Rapat kerja yang dipimpin oleh Ketua Pansus Pengawasan Penanganan Covid-19 DPRD Kota Bogor Karnain Asyhar itu dilaksanaka ian di Ruang Paripurna DPRD Kota Bogor, Senin, 22 Februari 2021.

Wali Kota Bima Arya mengatakan, pertemuan tersebut untuk menyelaraskan langkah-langkah penanganan Covid-19 di Kota Bogor antara Pemerintah Kota Bogor dengan anggota dewan.

Menurut Bima, dalam rapat tesebut anggota dewan mengkritisi beberapa langkah yang informasinya belum sampai. 

"Ada juga yang saya kira sangat baik untuk kita perkuat," kata Bima.

Rapat tersebut membahas penguatan ganjil genap dan melahirkan kesepakatan untuk lebih fokus pada dimensi ekonomi.

"Pemberlakuan (ganjil genap) jam 9 pagi sampai sore itu dimaksudkan untuk tetap menghidupkan ekonomi (tanpa menomorduakan dimensi kesehatan," sambung dia.

Penerapan ganjil genap dan PPKM Mikro di Kota Bogor berbuah manis. Data menunjukkan terjadi pengurangan mobilitas warga dan menurunnya kasus Covid-19. Kendati demikian, kebijakan ini berdampak pada sektor ekonomi.

Melihat data tersebut, Satgas Covid-19 dan Forkopimda Kota Bogor menyepakati untuk melanjutkan kebijakan ganjil genap setiap Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional. Kebijakan tersebut berlaku pada pukul 09.00-18.00 WIB dan akan dievaluasi setiap dua pekan. Melalui kesepakatan ini masih memberikan ruang untuk aktivitas ekonomi.

"Dalam rapat tersebut juga dibahas tentang bagaimana kita menyiapkan skenario-skenario ke depan, seperti anggaran apa saja yang dibutuhkan dan penguatan-penguatan lain yang harus dilakukan. Termasuk juga tadi kita membahas mengenai kemungkinan alokasi bansos," terang nomor 1 di Kota Bogor itu.

Menurut Bima Arya, terkait itu harus menunggu instruksi dari pemerintah pusat, dalam hal ini Kemendagri, karena terkait dengan rasionalisasi anggaran lain dan sebagainya.

"Ya termasuk refocusing yang terakhir ini yang diarahkan oleh pemerintah pusat lebih fokus kepada penguatan PPKM Mikro dan juga pelaksanaan vaksin. Jadi, belum ada arahan untuk bansos," tutur dia.

Ketua Pansus Pengawasan Penanganan Covid-19 DPRD Kota Bogor Karnain Asyhar mengatakan, pihaknya ingin mengonfirmasi laporan warga dalam banyak hal. Salah satunya terkait pelaksanaan ganjil genap.

Menurutnya, secara umum ganjil genap ini menurunkan angka mobilitas masyarakat. 

"Kita mengakui bahwa ganjil genap ini mampu menurunkan angka mobilitas masyarakat. Artinya masyarakat yang tidak memiliki aktivitas produktif, ya tidak diloloskan di checkpoint pembatasan ganjil genap," kata Karnain.

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sosial (PKS) itu mengatakan, anggota dewan diberikan ruang untuk menyalurkan masukan-masukan dari masyarakat terhadap kebijakan melalui rapat evaluasi setiap dua pekan.

"Kita menginginkan konsisten saja, seperti jam pengawasannya, petugasnya, sehingga ketika ada situasi seperti halnya kasus rombongan moge lewat itu tidak menjadi polemik," ujar dia.

Dengan respon cepat ia kira patut mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Satgas Covid-19 Kota Bogor dengan Forkopimda. Mengidentifikasi dan menindak terhadap pelaku pelanggaran ganjil genap dari rombongan moge.

Ia berharap agar Pemerintah Kota Bogor tidak kendur dalam hal penanganan kesehatan. 

"Tetapi, secara pararel diharapkan juga ada lapis penanganan ekonomi yang secara responsif terhadap kelompok terdampak dan juga usaha-usaha di bidang ekonomi," pungkasnya.

Terkini.id, Bogor - Wali Kota Bogor Bima Arya bersama Wakil Wali Kota Bogor Dedie Rachim, Sekretaris Daerah Kota Bogor Syarifah Sofian, dan jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) terkait menghadiri rapat kerja bersama Pansus Pengawasan Penanganan Covid-19 DPRD Kota Bogor. 

Rapat kerja yang dipimpin oleh Ketua Pansus Pengawasan Penanganan Covid-19 DPRD Kota Bogor Karnain Asyhar itu dilaksanakan di Ruang Paripurna DPRD Kota Bogor, Senin, 22 Februari 2021.

Wali Kota Bima Arya mengatakan, pertemuan tersebut untuk menyelaraskan langkah-langkah penanganan Covid-19 di Kota Bogor antara Pemerintah Kota Bogor dengan anggota dewan.

Menurut Bima, dalam rapat tesebut anggota dewan mengkritisi beberapa langkah yang informasinya belum sampai. 

"Ada juga yang saya kira sangat baik untuk kita perkuat," kata Bima.

Rapat tersebut membahas penguatan ganjil genap dan melahirkan kesepakatan untuk lebih fokus pada dimensi ekonomi.

"Pemberlakuan (ganjil genap) jam 9 pagi sampai sore itu dimaksudkan untuk tetap menghidupkan ekonomi (tanpa menomorduakan dimensi kesehatan," sambung dia.

Penerapan ganjil genap dan PPKM Mikro di Kota Bogor berbuah manis. Data menunjukkan terjadi pengurangan mobilitas warga dan menurunnya kasus Covid-19. Kendati demikian, kebijakan ini berdampak pada sektor ekonomi.

Melihat data tersebut, Satgas Covid-19 dan Forkopimda Kota Bogor menyepakati untuk melanjutkan kebijakan ganjil genap setiap Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional. Kebijakan tersebut berlaku pada pukul 09.00-18.00 WIB dan akan dievaluasi setiap dua pekan. Melalui kesepakatan ini masih memberikan ruang untuk aktivitas ekonomi.

"Dalam rapat tersebut juga dibahas tentang bagaimana kita menyiapkan skenario-skenario ke depan, seperti anggaran apa saja yang dibutuhkan dan penguatan-penguatan lain yang harus dilakukan. Termasuk juga tadi kita membahas mengenai kemungkinan alokasi bansos," terang nomor 1 di Kota Bogor itu.

Menurut Bima Arya, terkait itu harus menunggu instruksi dari pemerintah pusat, dalam hal ini Kemendagri, karena terkait dengan rasionalisasi anggaran lain dan sebagainya.

"Ya termasuk refocusing yang terakhir ini yang diarahkan oleh pemerintah pusat lebih fokus kepada penguatan PPKM Mikro dan juga pelaksanaan vaksin. Jadi, belum ada arahan untuk bansos," tutur dia.

Ketua Pansus Pengawasan Penanganan Covid-19 DPRD Kota Bogor Karnain Asyhar mengatakan, pihaknya ingin mengonfirmasi laporan warga dalam banyak hal. Salah satunya terkait pelaksanaan ganjil genap.

Menurutnya, secara umum ganjil genap ini menurunkan angka mobilitas masyarakat. 

"Kita mengakui bahwa ganjil genap ini mampu menurunkan angka mobilitas masyarakat. Artinya masyarakat yang tidak memiliki aktivitas produktif, ya tidak diloloskan di checkpoint pembatasan ganjil genap," kata Karnain.

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sosial (PKS) itu mengatakan, anggota dewan diberikan ruang untuk menyalurkan masukan-masukan dari masyarakat terhadap kebijakan melalui rapat evaluasi setiap dua pekan.

"Kita menginginkan konsisten saja, seperti jam pengawasannya, petugasnya, sehingga ketika ada situasi seperti halnya kasus rombongan moge lewat itu tidak menjadi polemik," ujar dia.

Dengan respon cepat ia kira patut mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Satgas Covid-19 Kota Bogor dengan Forkopimda. Mengidentifikasi dan menindak terhadap pelaku pelanggaran ganjil genap dari rombongan moge.

Ia berharap agar Pemerintah Kota Bogor tidak kendur dalam hal penanganan kesehatan. 

"Tetapi, secara pararel diharapkan juga ada lapis penanganan ekonomi yang secara responsif terhadap kelompok terdampak dan juga usaha-usaha di bidang ekonomi," pungkasnya. (MHT/ Prokompim)

Sumber: Bogor Terkini