Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Meity Rahmatia menyambut baik usulan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Agus Andrianto soal penambahan petugas pembimbing pemasyarakatan dan remisi tambahan bagi narapidana aktif dan produktif.

Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera di Komisi XIII (Tiga Belas), Meity Rahmatia mengapresiasi langkah Menteri Hukum, Supratman Andi Atgas dalam memudahkan izin koperasi merah putih yang digagas Presiden Prabowo Subianto.

Anggota DPR RI fraksi PKS Hj Meity Rahmatia, S.Pd, MM menyoroti batasan kewenangan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebagai bagian dari upaya memperkuat lembaga tersebut yang akan masuk dalam pembahasan Revisi Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Meity Rahmatia ikut serta menemui perwakilan khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Kekerasan terhadap Anak (SRSG on Violence Against Children) dan United Nation International Children's Emergency Fund (UNICEF), Amerika Serikat pada Kamis 12 Desember 2024.

Per tanggal 1 Januari 2025 mendatang, pemerintah Republik Indonesia akan menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dari yang sebelumnya dibanderol 11 persen akan menjadi 12 persen.

Komisi XIII DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RPD) perdana dengan mitra kerjanya yakni dengan Badan Penanggulangan Nasional Terorisme (BNPT) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu 30 Oktober 2024.