Kantah Bulukumba bersama Kanwil BPN Sulsel melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Akses Reforma Agraria Fase II 2026 di Desa Dampang untuk mengukur keberhasilan pemberdayaan ekonomi penerima redistribusi tanah.

Pemprov Sulawesi Tenggara menggelar Rakor PPID 2026 untuk memperkuat keterbukaan informasi publik, meningkatkan kualitas layanan informasi, mengoptimalkan website OPD, dan menargetkan predikat Badan Publik Informatif.

PT Pupuk Kalimantan Timur (Pupuk Kaltim) resmikan Kampung Sawah Abadi (KSA) Bulutana, sebagai destinasi edu agrowisata di Kelurahan Bulutana, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, Rabu (5/8/2026).

Menjelang pelaksanaan Muktamar V Wahdah Islamiyah yang akan berlangsung di Jakarta pada 21 - 25 Agustus 2026, Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Wahdah Islamiyah Daerah Istimewa Yogyakarta menggelar Dialog Kebangsaan, Sabtu, (1/8/26).

Kominfo Sultra bersama Kemenko Polkam memperkuat tata kelola komunikasi dan keterbukaan informasi publik melalui penguatan PPID, peningkatan kapasitas SDM, serta optimalisasi layanan informasi kepada masyarakat.

BPN Bulukumba mendukung percepatan sertipikasi tanah wakaf, rumah ibadah, dan MBR melalui Rakor BPN Sulsel sebagai upaya memberikan kepastian hukum dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Astra Motor Sulsel menghadirkan promo Honda Merdeka selama Agustus 2026 dengan DP mulai Rp700 ribuan, bebas angsuran hingga tiga kali, potongan angsuran Rp50 ribu per bulan, dan keuntungan hingga Rp8 jutaan.

Kantor Pertanahan Kabupaten Bulukumba menyerahkan sertipikat aset TNI sebagai bentuk sinergi ATR/BPN dan TNI dalam memperkuat kepastian hukum serta pengamanan aset negara.

Kantor Pertanahan Bulukumba bersama Bank Tanah dan Kanwil BPN Sulawesi Selatan memperkuat sinergi dalam pendalaman data hak atas tanah guna membangun basis data pertanahan yang akurat, meningkatkan pelayanan publik, dan memperkuat kepastian hukum

Bank Tanah, Kanwil BPN Sulsel, dan Kantor Pertanahan Bulukumba memperkuat sinergi melalui rapat koordinasi pendalaman data hak atas tanah guna meningkatkan akurasi data dan kepastian hukum.