Mitra Terkini
Terkini, Jakarta – Anggota Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menegaskan bahwa pembangunan sektor kebudayaan harus menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.
Menurutnya, keberhasilan pengelolaan anggaran tidak cukup diukur dari tingginya serapan anggaran atau capaian administratif, tetapi juga dari dampaknya dalam memperkuat karakter bangsa, meningkatkan kesejahteraan pelaku budaya, dan memperluas diplomasi budaya Indonesia.
Hal tersebut disampaikan Hetifah saat memimpin Rapat Kerja Komisi X DPR RI bersama Menteri Kebudayaan dengan agenda pembahasan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) APBN Tahun Anggaran 2025 di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/7/2026).
Dalam rapat tersebut, Komisi X DPR RI mengapresiasi capaian Kementerian Kebudayaan pada tahun pertama sejak menjadi kementerian mandiri.
Realisasi anggaran yang tinggi, meningkatnya penerimaan negara bukan pajak (PNBP), serta kenaikan Indeks Pembangunan Kebudayaan dinilai menjadi indikator positif terhadap tata kelola sektor kebudayaan.
Meski demikian, Hetifah mengingatkan bahwa capaian tersebut harus diikuti dengan pelaksanaan program yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.
"Kita semua sepakat, semua rekomendasi dari BPK itu harus ditindaklanjuti secara tuntas dan berkelanjutan sebagai bagian dari upaya kita memperkuat akuntabilitas maupun efektivitas pengelolaan keuangan kita," ujar Hetifah.
Politisi Fraksi Partai Golkar itu menilai kebudayaan memiliki posisi strategis dalam pembangunan nasional. Oleh sebab itu, dukungan pemerintah terhadap Kementerian Kebudayaan perlu terus diperkuat agar berbagai program yang telah disusun dapat berjalan optimal dan memberi dampak yang luas.
Menurut Hetifah, kebudayaan tidak hanya berfungsi menjaga nilai dan identitas bangsa, tetapi juga mampu menjadi instrumen pembangunan yang meningkatkan kesejahteraan para pelaku budaya sekaligus memperkuat citra Indonesia di tingkat internasional melalui diplomasi budaya.
"Mudah-mudahan kebudayaan ini terus menjadi kekuatan untuk pertama tentu saja membangun karakter bangsa, yang kedua meningkatkan kesejahteraan para pelaku budaya, kemudian juga memperkuat diplomasi budaya Indonesia," katanya.
Hetifah juga menyampaikan optimisme bahwa pembangunan nasional yang berlandaskan nilai-nilai budaya dapat diwujudkan melalui sinergi antara pemerintah dan DPR RI.
"Insya Allah pembangunan kita yang berbasis kebudayaan, pendidikan kita yang berbasis kebudayaan bisa kita wujudkan," tuturnya.
Komisi X DPR RI, lanjut Hetifah, akan terus menjalankan fungsi pengawasan dan penganggaran untuk memastikan setiap kebijakan di sektor kebudayaan tidak hanya memenuhi prinsip akuntabilitas, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan sumber daya manusia, pelestarian identitas bangsa, serta peningkatan daya saing Indonesia di tingkat global.
