Penghinaan kepada lembaga pemerintahan saat ini sudah bisa dijerat dengan hukuman penjara 2 sampai 4 tahun. Hal itu diatur oleh RUU KUHP di mana

Puspoll Indonesia merilis hasil survei mengenai tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo dengan Wakil Presiden Ma’ruf Amin pada Minggu, 23 Mei