Komisi XII DPR RI mendorong penindakan tegas terhadap pelaku penyelewengan BBM subsidi dengan jeratan pidana korupsi guna menciptakan efek jera dan memastikan distribusi tepat sasaran.

RUU KUHP melakukan kodifikasi peraturan perundang-undangan menjadi satu kitab, salah satu yang ada di dalam pembahasan RUU KUHP adalah UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).