Mitra Terkini
Terkini, Jakarta — Anggota Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Selly Andriany Gantina, menyoroti polemik pengadaan koper jemaah haji yang dinilai berpotensi menjadi celah permainan pihak tertentu.
Ia mendorong agar pengadaan koper ke depan tidak lagi melibatkan maskapai penerbangan, melainkan dikelola langsung oleh pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia.
Dalam rapat kerja bersama Menteri Haji dan Umrah RI, Selasa (14/4/2026), Selly mempertanyakan skema pengadaan koper yang selama ini bergantung pada maskapai.
Menurutnya, koper merupakan kebutuhan mendasar jemaah yang harus dijamin ketersediaan dan distribusinya secara optimal.
“Koper itu jangan lagi jadi permainan. Ini urusan jemaah. Kenapa harus maskapai yang melakukan pengadaan koper haji? Tahun depan kenapa bukan kementerian saja yang mengelola,” ujar Selly.
Ia menilai, pengelolaan langsung oleh kementerian akan membuat distribusi lebih terkontrol karena dapat dilakukan secara berjenjang melalui kantor wilayah hingga tingkat kabupaten/kota.
Selain itu, Selly juga menyoroti distribusi seragam petugas haji yang dilaporkan belum merata.
Ia meminta peningkatan koordinasi antar pemangku kepentingan agar kebutuhan petugas di lapangan tidak terganggu.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Haji dan Umrah RI, M. Irfan Yusuf, menyatakan pihaknya telah mengambil langkah tegas terhadap keterlambatan distribusi koper oleh maskapai.
“Kami sudah mengirimkan surat peringatan dan tengah menyiapkan mekanisme sanksi atas keterlambatan ini,” kata Irfan.
Ia mengungkapkan, hingga kini distribusi koper masih belum merata. Maskapai Saudi Arabian Airlines telah mendistribusikan sekitar 74,1 persen koper jemaah, sementara Garuda Indonesia baru mencapai 50,8 persen.
Pemerintah menargetkan distribusi koper rampung paling lambat 17 April 2026 agar seluruh jemaah telah menerima perlengkapan sebelum keberangkatan.
Untuk mempercepat proses tersebut, pemerintah juga menurunkan tim asistensi guna memantau sekaligus membantu distribusi di lapangan, termasuk meninjau langsung sejumlah titik yang mengalami kendala.
“Kami pastikan paling lambat 17 April koper sudah diterima jemaah,” tegas Irfan.
