Mitra Terkini
Terkini, Jakarta – Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI, Prof. dr. Taruna Ikrar, M.Biomed., Ph.D., melakukan pertemuan strategis dengan Kepala Staf Presiden, Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman, di Kantor Staf Presiden, Kompleks Istana Negara, Jakarta, Senin (20/7/2026).
Pertemuan tersebut menjadi langkah strategis untuk memperkuat sinergi antara BPOM dan Kantor Staf Presiden dalam mendukung agenda pembangunan nasional, khususnya di bidang kesehatan, ketahanan pangan, serta penguatan industri farmasi dan ekonomi nasional.
Dalam pertemuan itu, Taruna Ikrar didampingi Sekretaris Utama BPOM RI, Irjen Pol. Jayadi, S.I.K.. Berbagai isu strategis dibahas, mulai dari perlindungan masyarakat terhadap obat dan makanan, penguatan industri farmasi dalam negeri, hingga upaya memperkuat daya saing nasional melalui sistem pengawasan yang lebih efektif.
Salah satu poin utama yang menjadi perhatian adalah besarnya nilai ekonomi yang berada dalam ruang lingkup pengawasan BPOM.
Nilai tersebut diperkirakan mencapai Rp6.000 triliun per tahun, mencakup sektor obat, pangan, kosmetik, suplemen kesehatan, dan berbagai produk lain yang beredar di masyarakat.
Menurut Taruna Ikrar, besarnya nilai ekonomi tersebut menunjukkan bahwa peran BPOM tidak hanya terbatas pada aspek kesehatan masyarakat, tetapi juga menjadi salah satu pilar penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dan menciptakan kepastian usaha.
"BPOM memiliki peran strategis dalam mengawal produk yang bernilai ekonomi sekitar Rp6.000 triliun setiap tahun. Karena itu, penguatan sinergi lintas kementerian dan lembaga menjadi sangat penting agar perlindungan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi dapat berjalan beriringan," ujar Taruna Ikrar.
Dalam kesempatan tersebut, Taruna Ikrar juga memaparkan enam agenda strategis yang dinilai perlu mendapat dukungan lintas sektor.
Agenda pertama adalah meningkatkan kontribusi BPOM terhadap pertumbuhan ekonomi nasional melalui penguatan sistem pengawasan yang mampu menciptakan iklim usaha yang sehat sekaligus memberikan kepastian bagi dunia industri.
Agenda kedua menyangkut dukungan BPOM terhadap Program Koperasi Desa Merah Putih melalui jaminan keamanan, mutu, dan kualitas produk yang diproduksi maupun dipasarkan oleh koperasi di berbagai daerah.
