Mitra Terkini
Selanjutnya, BPOM juga menegaskan komitmennya mengawal keamanan pangan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Pengawasan terhadap mutu dan keamanan pangan dinilai menjadi faktor penting agar program prioritas pemerintah tersebut berjalan efektif dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
Taruna Ikrar juga menekankan pentingnya mempercepat kemandirian industri farmasi nasional.
Menurutnya, kemampuan Indonesia memproduksi obat secara mandiri merupakan bagian dari strategi ketahanan nasional di tengah dinamika global.
"Kemandirian obat nasional bukan hanya berkaitan dengan sektor kesehatan, tetapi juga menjadi bagian penting dari ketahanan nasional Indonesia," kata Taruna Ikrar.
Selain itu, BPOM mendorong penguatan pengawasan terhadap peredaran obat-obatan tertentu dan obat keras guna mencegah penyalahgunaan yang dapat mengancam kesehatan masyarakat maupun menimbulkan persoalan sosial.
Agenda terakhir yang dibahas adalah evaluasi terhadap Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 sebagai upaya memperkuat landasan hukum BPOM dalam menjalankan fungsi pengawasan sesuai dengan tantangan yang terus berkembang.
Sementara itu, Kepala Staf Presiden Dudung Abdurachman menyambut baik berbagai langkah strategis yang disampaikan BPOM.
Sinergi antara Kantor Staf Presiden dan BPOM diharapkan mampu mempercepat implementasi kebijakan pemerintah sekaligus memperkuat perlindungan masyarakat terhadap obat dan makanan yang aman, bermutu, serta berdaya saing.
Melalui kolaborasi tersebut, BPOM menegaskan bahwa fungsi pengawasan tidak hanya menjadi instrumen penegakan regulasi, tetapi juga fondasi penting dalam membangun kesehatan masyarakat, memperkuat industri nasional, serta mendukung visi Indonesia yang mandiri dan tangguh di bidang kesehatan.
