Badan Gizi Nasional Apresiasi Polri Bangun SPPG, Sebut Kualitasnya Berstandar Tinggi

Badan Gizi Nasional Apresiasi Polri Bangun SPPG, Sebut Kualitasnya Berstandar Tinggi

FD
Fachri Djaman

Penulis

Terkinidotid Hadir di WhatsApp Channel
Follow

Terkini - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, mengapresiasi langkah Polri dalam membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) guna mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurutnya, fasilitas SPPG Polri, seperti yang telah dibangun di Pejaten, Jakarta Selatan, memiliki standar dan fasilitas yang sangat baik.

Dadan menyebut bahwa SPPG Polri telah memenuhi empat standar utama yang ditetapkan oleh BGN, yaitu pemenuhan kebutuhan kalori, komposisi gizi, higienitas, dan keamanan pangan.

"Saya sangat senang karena kualitas yang dibangun pun tidak main-main. Jadi betul-betul memiliki standar tinggi dengan empat standar utama," ujar Kepala BGN di SPPG Polri, Pejaten, Jakarta Selatan, Senin, 17 Maret 2025.

Ia menjelaskan bahwa sebelum didistribusikan ke sekolah-sekolah, makanan dari SPPG Polri telah melewati proses pemeriksaan ketat oleh ahli gizi. Selain itu, peralatan distribusi yang dimiliki juga dinilai sangat baik.

"Sebelum makanan dikirim, semuanya dicek oleh para ahli. Dengan begitu, bahan baku dan hasil masaknya benar-benar memenuhi standar kesehatan," ujar Kepala BGN.

Ia juga menyatakan harapannya agar kerja sama antara Polri dan BGN dapat terus ditingkatkan. Ia bahkan berharap jumlah SPPG yang dibangun Polri bisa bertambah hingga 1.000 unit di seluruh Indonesia.

"Tadi kami mendengar bahwa Polri telah merencanakan pembangunan 542 SPPG. Saya pun berbisik kepada Pak Kapolri, mudah-mudahan bisa mencapai 1.000," ujar Kepala BGN.

Menurut Kepala BGN, dukungan dari Polri akan mempercepat cakupan penerima manfaat MBG yang ditargetkan mencapai 82,9 juta orang.

"Jumlah 1.000 itu baru sekitar 3 persen dari kebutuhan. Dengan langkah serius yang dilakukan oleh Polri, saya optimistis bahwa pada bulan September nanti, seluruh fasilitas yang dibutuhkan untuk percepatan program ini bisa tersedia. Sehingga, target Presiden agar 82,9 juta penerima manfaat dapat terlayani di akhir tahun semakin terlihat jelas," jelas Kepala BGN.