Busyro Muqoddas selaku Ketua Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah menilai bahwa pelumpuhan KPK yang terjadi belakangan ini merupakan kisah sukses dari kerja sama Presiden Joko

Ganjar Pranowo selaku Gubernur Jawa Tengah memberikan respons terhadap polemik tentang sembako yang dikenakan pajak oleh Kementerian Keuangan dan DPR. Adapun rencana tersebut tertuang

Budayawan Sudjiwo Tedjo menyampaikan pendapatnya terkait RUU KUHP yang menyebut penghinaan terhadap DPR bisa diganjar hukuman penjara hingga dua tahun. Dalam cuitannya di Twitter

Eks Sekretaris Menteri BUMN Muhammad Said Didu menanggapi berita tentang hukuman penjara bagi penghina lembaga negara melalui media sosial. Saat ini, masyarakat yang melakukan

Penghinaan kepada lembaga pemerintahan saat ini sudah bisa dijerat dengan hukuman penjara 2 sampai 4 tahun. Hal itu diatur oleh RUU KUHP di mana

Penggiat media sosial, Eko Kuntadhi, menyindir langkah yang diambil oleh Ustaz Adi Hidayat untuk bertemu MPR dan DPR. Dia mempertanyakan mengapa kasus yang melibatkan

Hasil survei nasional Lembaga Riset Puspoll menyatakan bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Partai Politik (Parpol) paling rendah. Muslimin

Sufmi Dasco Ahmad selaku Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menjelaskan jika pemberian pelat nomor khusus ini bertujuan agar anggota dewan lebih mudah diawasi.

Dalam acara Ragam Aktualiasi Tidar (RADAR) dengan tema Realita Anak Muda Berpolitik 'Ekspektasi vs Realita' yang diselenggarakan oleh Tunas Indonesia Raya (TIDAR) dalam rangka

Ahmad Hanafi selaku Direktur Indonesian Parliamentary Center, meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk lebih transparan dalam penyusunan Undang-Undang agar dapat meningkatkan kepercayaan publik. Hal