Meity Rahmatia mendukung amnesti narapidana usia produktif dan meminta pemerintah menyiapkan program pascabebas, pendampingan, serta reintegrasi sosial secara matang.

Anggota Komisi XIII DPR RI Meity Rahmatia mendorong pelaku UMKM di Sulawesi Selatan memperkuat legalitas usaha dan mendaftarkan merek sebagai bagian dari perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) guna meningkatkan daya saing dan kepastian hukum.

Anggota Komisi XIII DPR RI Meity Rahmatia mengapresiasi kinerja Ditjen Imigrasi yang berhasil meningkatkan PNBP menjadi Rp2,81 triliun di tengah kebijakan pemangkasan bebas visa kunjungan pada semester I 2026.

Meity Rahmatia menegaskan dukungan anggaran LPSK Tahun 2027 harus sejalan dengan meningkatnya kebutuhan perlindungan saksi dan korban agar layanan hukum dan perlindungan tetap optimal.

Anggota Komisi XIII DPR RI dari PKS, Meity Rahmatia, mengingatkan potensi konflik HAM di sektor pertambangan dan mendorong penguatan regulasi berbasis HAM dalam pembangunan nasional.

Anggota Komisi XIII DPR RI Meity Rahmatia mendesak pemerintah bertindak tegas memberantas sindikat judi online internasional usai penggerebekan 320 WNA di Jakarta Barat

Momentum Hari Kartini 2026, anggota DPR RI Meity Rahmatia menyoroti peran perempuan dalam pembangunan, tantangan kesetaraan, serta pentingnya perlindungan dan pemberdayaan perempuan di Indonesia

Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi PKS, Meity Rahmatia, menyoroti temuan kasus penyelundupan narkotika berupa sabu, ekstasi, dan tembakau sintetis di Lapas Pemuda Tangerang.

Anggota Komisi XIII DPR RI, Hj. Meity Rahmatia menghimbau pemerintah mengkaji ulang rencana relokasi masyarakat di Taman Nasional Tesso Nilo, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau.

Anggota Komisi XIII yang merupakan mitra Kemenkum. Hj. Meity Rahmatia mengapresiasi Kementerian Hukum (Kemenkum) yang berupaya mempercepat pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di tingkat desa dan kelurahan di seluruh wilayah Indonesia.