Mitra Terkini
Terkini, Jakarta - Anggota Komisi XIII DPR RI, Hj. Meity Rahmatia menghimbau pemerintah mengkaji ulang rencana relokasi masyarakat di Taman Nasional Tesso Nilo, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau.
Permintaan ini Meity sampaikan setelah pertemuan bersama masyarakat, Kementerian HAM, Komnas HAM, dan LPSK di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (29/9/2025) kemarin.
Menurut Meity, Komisi XIII secara umum menolak rencana tersebut, namun ia secara pribadi berharap agar kepentingan keberlangsungan hidup masyarakat dan eksistensi taman nasional bisa sama-sama diakomodir.
Meity tak memungkiri bahwa berdasarkan data satuan tugas penertiban kawasan hutan, ancaman terhadap taman nasional Tesso Nilai dari waktu ke waktu memang kian terasa.
“Mengalami penyusutan cukup signifikan, dari 81.739 hektare pada 2014, menjadi 12.561 hektare pada 2025. Umumnya terjadi pengalihan fungsi lahan menjadi perkebunan sawit,” imbuhnya.
Namun demikian, kata dia relokasi tidak serta merta dapat dibenarkan karena terkait nasib ribuan masyarakat yang tinggal di dalamnya.Ia berharap pemerintah mencari jalan tengah yang bisa menjaga eksistensi keduanya.
“Persoalannya adalah, masyarakat ini telah menciptakan lingkungan sosial, ekonomi dan budaya yang sudah mapan di tempat tersebut sejak lama. Di kawasan mereka bahkan sudah berdiri sejumlah sekolah dari tingkat SD hingga SMP yang melayani ribuan siswa, dan lain sebagainya,” ungkap Politisi PKS tersebut.
“Ada kekhawatiran terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia sehingga saya berharap pemerintah melakukan mengkaji ulang kebijakannya agar yang bisa menguntungkan kedua pihak. Kelestarian alam, flora dan fauna terjaga serta kesejahteraan warga negara juga terjaga, tidak kehilangan harapan hidup,”sambungnya.
Meity mengapresiasi pemerintah yang telah melakukan pendekatan dialogis dengan warga masyarakat di daerah tersebut.
“Sejauh ini saya belum melihat ada upaya paksa yang menyebabkan terjadinya benturan fisik. Saya sangat mengapresiasai pendekatan hati-hati dari pemerintah,” jelasnya.
Konflik agraria yang kembali mencuat akhir-akhir ini menarik perhatian publik Indonesia. Selain kasus sengketa lahan antara masyarakat dengan Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo di Riau tersebut, di sejumlah wilayah juga terjadi seperti sengketa antara perusahaan bubur kertas, PT Toba Pulp Lestari dengan masyarakat adat setempat.
Sengketa ini seringkali diwarnai kekerasan yang melibatkan aparat dengan warga.
“Kasus-kasus ini harus kita perhatikan agar tidak menimbulkan destabilitas sosial dan politik,” harapnya.
