Mitra Terkini
Terkini, NTT - Anggota Komisi XIII DPR RI, Meity Rahmatia bersama dengan 12 anggota DPR lainnya melakukan kunjungan kerja reses ke Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), 25-26 Juli 2025.
Rombongan tersebut dikomandoi oleh Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Andreas Hugo Pareira.
Kunjungan kerja reses tersebut menjadi momentum penting bagi DPR untuk melihat langsung pelaksanaan tugas-tugas kelembagaan di wilayah yang kini menjadi salah satu destinasi pariwisata super prioritas nasional.
Meity Rahmatia anggota DPR RI dari Fraksi PKS antusias dalam kunjungan ini.
Ia memiliki atensinbesar karena NTT satu diantara beberapa daerah di Indonesia yang memiliki catatan kasus kekerasan anak dan perempuan yang signifikan.
Salah satunya kasus yang viral waktu lalu, kata dia adalah pelecehan seksual pada anak di bawah umur oleh oknum aparat hukum.
"Kasus-kasus serupa masih banyak terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Terus meningkat. Karena itu, saya berharap pada seluruh stakeholder di NTT, serius dan tingkatkan upaya perlindungan terhadap anak dan perempuan," bebernya.
Ia menyebut, NTT adalah daerah perlintasan ke Australia dan Timor Leste. Juga dikenal daerah penyumbang pekerja rumah tangga dan tenaga migran Indonesia ke luar negeri.
Selain kasus kekerasan, Meity bersama rombongan Komisi XIII juga menyorot Keimigrasian di daerah tersebut untuk mencegah kasus penyelundupan orang, dan perdagangan manusia.
Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenkumham NTT, Silvester Sili Laba, menjelaskan bahwa layanan hukum terus diperluas hingga ke daerah terpencil dan destinasi wisata strategis, termasuk Manggarai Barat.
Ia menyebut bahwa penyuluhan dan konsultasi hukum terus digalakkan, termasuk layanan kekayaan intelektual, administrasi hukum umum, dan fasilitasi penyusunan regulasi daerah.
“Kami terus berupaya memperluas akses layanan hukum berbasis digital dan mobile service, serta mendorong terbentuknya regulasi yang melindungi kekayaan intelektual lokal. Tantangan terbesar kami saat ini adalah terbatasnya sumber daya manusia dan pemangkasan anggaran,”tandasnya.
