Anggota Komisi XIII DPR RI Meity Rahmatia mengapresiasi kinerja Ditjen Imigrasi yang berhasil meningkatkan PNBP menjadi Rp2,81 triliun di tengah kebijakan pemangkasan bebas visa kunjungan pada semester I 2026.
Anggota DPR RI Nurdin Halid mendorong PT PLN (Persero) menyusun neraca kebutuhan listrik Aceh secara komprehensif untuk mencegah blackout, memperkuat investasi, dan mendukung pengembangan Kawasan Sabang.
Meity Rahmatia menegaskan dukungan anggaran LPSK Tahun 2027 harus sejalan dengan meningkatnya kebutuhan perlindungan saksi dan korban agar layanan hukum dan perlindungan tetap optimal.
DPR RI meminta pemerintah dan PT Taspen memastikan pencairan gaji ke-13 pensiunan ASN berjalan mudah dan tepat waktu. Muhammad Khozin menekankan pentingnya penyederhanaan birokrasi, penguatan sistem digital, dan perlindungan hak pensiunan.
Anggota Komisi XIII DPR RI dari PKS, Meity Rahmatia, mengingatkan potensi konflik HAM di sektor pertambangan dan mendorong penguatan regulasi berbasis HAM dalam pembangunan nasional.
DPR RI resmi mengesahkan UU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT). Ketua Komisi XIII Willy Aditya menyebut aturan ini sebagai komitmen negara memanusiakan pekerja rumah tangga dan memperkuat perlindungan HAM.
Anggota Komisi XIII DPR RI Meity Rahmatia mendesak pemerintah bertindak tegas memberantas sindikat judi online internasional usai penggerebekan 320 WNA di Jakarta Barat
BAKN DPR RI mendorong PLN mempercepat efisiensi pembangkit listrik dan mengurangi penggunaan BBM di tengah lonjakan harga energi global demi meningkatkan efisiensi dan ketahanan energi nasional.
DPR RI menegaskan negara wajib menjamin hak korban dan keluarga pasca tabrakan KRL Bekasi Timur, termasuk layanan kesehatan, trauma healing, dan jaminan sosial.
Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras mendesak PT KAI memperkuat sistem kendali terpadu dan evaluasi keselamatan kereta usai tabrakan di Bekasi Timur.
Ketua Komisi II DPR RI usulkan kenaikan parliamentary threshold hingga 7 persen dan penerapannya sampai ke daerah. Kursi partai yang tak lolos nasional berpotensi hangus di daerah.
Komisi XII DPR RI mendorong penindakan tegas terhadap pelaku penyelewengan BBM subsidi dengan jeratan pidana korupsi guna menciptakan efek jera dan memastikan distribusi tepat sasaran.
DPR RI mengapresiasi kinerja LPS namun menekankan pentingnya indikator kinerja terukur, integrasi data, dan penguatan fungsi pencegahan untuk menjaga stabilitas keuangan
Komisi III DPR RI meminta Polda Maluku menangani kasus penusukan Komar Safe Renngur di Tual secara transparan dan profesional serta mengevaluasi dugaan pelanggaran etik aparat.
Anggota Komisi XIII DPR RI, Hj. Meity Rahmatia menghimbau pemerintah mengkaji ulang rencana relokasi masyarakat di Taman Nasional Tesso Nilo, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau.
Anggota Komisi XIII yang merupakan mitra Kemenkum. Hj. Meity Rahmatia mengapresiasi Kementerian Hukum (Kemenkum) yang berupaya mempercepat pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di tingkat desa dan kelurahan di seluruh wilayah Indonesia.
Anggita DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Sulawesi Selatan I, meliputi Bantaeng, Gowa, Jeneponto, Selayar, Takalar, dan Kota Makassar, Hj Meity Rahmatia, S.Pd.,M.M menggandeng Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menggelar Penguatan Relawan Gerakan Kebajikan Pancasila di Makassar, Selasa 26 Agustus 2025.
Anggota Komisi XIII DPR RI, Meity Rahmatia bersama dengan 12 anggota DPR lainnya melakukan kunjungan kerja reses ke Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), 25-26 Juli 2025.
Mitra Terkini
