Mitra Terkini
Terkini, Jakarta — Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI mendorong PT PLN (Persero) untuk mempercepat program efisiensi pembangkit listrik, khususnya dengan mengurangi penggunaan bahan bakar minyak (BBM) pada pembangkit diesel yang dinilai semakin tidak ekonomis di tengah kenaikan harga energi global.
Dorongan tersebut disampaikan Ketua BAKN DPR RI, Andreas Eddy Susetyo, usai pertemuan BAKN DPR RI dengan jajaran PLN Group di Denpasar, Bali, Senin lalu.
Menurut Andreas, BAKN menemukan masih adanya potensi inefisiensi pada sejumlah pembangkit PLN yang masih menggunakan BBM. Karena itu, percepatan transisi menuju pembangkit berbasis energi yang lebih efisien, seperti gas, perlu segera dituntaskan.
“Fokus BAKN pada kali ini adalah tentang masalah penemuan inefisiensi yang ada di dalam pembangkit PLN. Dan sekarang ini dengan kenaikan harga BBM seperti kita ketahui, sangat penting bagi PLN untuk segera menyelesaikan penggantian pembangkit-pembangkit yang masih menggunakan bahan bakar minyak, terutama pembangkit diesel,” ujar Andreas.
Ia menambahkan, pemenuhan kebutuhan gas di sejumlah daerah, termasuk Bali, masih menghadapi berbagai kendala.
Hambatan tersebut tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga berkaitan dengan kebijakan yang dinilai memperlambat realisasi program efisiensi energi.
Karena itu, BAKN meminta PLN tidak hanya melaporkan persoalan teknis, tetapi juga hambatan kebijakan yang menghambat percepatan proyek transisi energi tersebut.
“Karena itu kita meminta kepada PLN untuk menuntaskan masalah ini bukan hanya masalah teknis semata yang dilaporkan, tetapi juga mengenai masalah kebijakan yang menjadi penghambat dalam penyelesaian proyek ini,” lanjutnya.
Selain percepatan transisi energi, BAKN juga menekankan pentingnya penyusunan roadmap efisiensi energi yang jelas dan terukur, termasuk tahapan penghentian penggunaan pembangkit berbasis BBM secara bertahap.
BAKN turut menyoroti kebijakan subsidi dan kompensasi listrik yang dinilai masih memerlukan penyempurnaan, terutama terkait validitas data penerima subsidi.
Proses penyesuaian data melalui Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) diharapkan dapat mendukung penyaluran subsidi yang lebih tepat sasaran.
Sebagai tindak lanjut, BAKN akan mendorong koordinasi lintas sektor guna mengidentifikasi dan menyelesaikan berbagai hambatan dalam program efisiensi PLN.
“Rekomendasi kami adalah sangat jelas bahwa agar PLN menyampaikan kepada kita, BAKN, hambatan-hambatan penyelesaian program efisiensi yang tatarannya bukan hanya sifatnya teknis tetapi juga menyangkut kebijakan,” pungkas Andreas.
