Komisi II DPR RI meninjau implementasi UU IKN di Kalimantan Timur. Fokus pengawasan diarahkan pada kesiapan IKN menjadi ibu kota politik pada 2028 serta pembentukan pemerintahan daerah khusus.

Putusan MK terkait gugatan UU IKN dinilai justru memperkuat posisi IKN sebagai calon ibu kota negara. Rektor Uniba menyebut publik salah memahami substansi gugatan.

Komisi II DPR RI menegaskan pembangunan IKN tetap dapat dilanjutkan meski MK memutuskan Jakarta masih berstatus sebagai ibu kota negara.