Wamen ATR/BPN Ossy Dermawan mengusulkan penerapan One Land Tenure System dan One Spatial Planning Policy dalam revisi UU Kehutanan guna mengatasi tumpang tindih lahan dan memperkuat kepastian hukum penguasaan tanah.
Kementerian ATR/BPN mengusulkan pagu anggaran 2027 sebesar Rp10,6 triliun dengan fokus pada layanan pertanahan, penataan ruang, RDTR, rehabilitasi pascabencana, dan program tiga juta rumah.
Mitra Terkini
