Menko Polhukam, Mahfud MD, tegaskan sikap Presiden Jokowi terkait polemik pasal penghinaan kepada presiden dalam RUU KUHP. Mahfud mengatakan bahwa Presiden Jokowi menyerahkan sepenuhnya

Menko Polhukam, Mahfud MD menyindir Partai Demokrat terkait pasal penghinaan Presiden dalam RUU KUHP. Menurutnya, jika Partai Demokrat tidak setuju dengan pasal tersebut silakan

Lukman Hakim Saifuddin selaku Eks Menteri Agama (Menag) Indonesia memberikan tanggapan mengenai kebijakan tentang penghinaan lembaga negara yang dijatuhi hukuman. Menurut Lukman, siapapun orang

RUU KUHP melakukan kodifikasi peraturan perundang-undangan menjadi satu kitab, salah satu yang ada di dalam pembahasan RUU KUHP adalah UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Eks Sekretaris Menteri BUMN Muhammad Said Didu menanggapi berita tentang hukuman penjara bagi penghina lembaga negara melalui media sosial. Saat ini, masyarakat yang melakukan

Penghinaan kepada lembaga pemerintahan saat ini sudah bisa dijerat dengan hukuman penjara 2 sampai 4 tahun. Hal itu diatur oleh RUU KUHP di mana