Karena itu, Andi Waris menegaskan bahwa hilirisasi tidak boleh hanya dipahami sebagai pembangunan smelter pada sektor pertambangan.
Pemerintah juga harus mendorong hilirisasi pada sektor pertanian, perikanan, dan komoditas unggulan daerah agar manfaat investasi dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Hilirisasi tidak boleh hanya dimaknai sebagai smelter dan industri besar. Hilirisasi harus hadir di sektor pertanian, perikanan, dan ekonomi rakyat agar manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Andi Waris juga menyoroti dampak investasi besar di sektor ritel modern yang dinilai belum sepenuhnya menciptakan ekosistem usaha yang berkeadilan.
Kehadiran pusat perbelanjaan dan jaringan ritel besar di sejumlah daerah disebut berpotensi mengurangi daya saing usaha kecil dan toko kelontong milik masyarakat.
Ia mendorong pemerintah untuk memastikan setiap investasi besar yang masuk ke daerah memiliki kewajiban membangun kemitraan dengan UMKM lokal melalui rantai pasok, sistem reseller, maupun program pengembangan usaha.
“Investasi harus menjadi penggerak pertumbuhan bersama. Investor besar perlu membangun kemitraan yang nyata sehingga UMKM tidak hanya menjadi penonton, tetapi ikut tumbuh dan berkembang,” katanya.
Andi Waris turut menyoroti implementasi sistem perizinan berbasis Online Single Submission (OSS) yang masih menyisakan sejumlah kendala bagi pelaku usaha kecil di daerah.
Meski sistem tersebut merupakan bagian dari reformasi birokrasi, masih banyak pelaku UMKM yang menghadapi hambatan berupa keterbatasan akses digital, tumpang tindih regulasi, hingga kurangnya pendampingan teknis.
Menurutnya, kondisi tersebut menciptakan kesenjangan antara kemudahan yang diperoleh investor besar dengan pelaku usaha kecil yang justru membutuhkan dukungan lebih besar untuk berkembang.















