Terkini, Makassar – Anggota Komisi V DPR RI Hamka B. Kady menegaskan pentingnya penyusunan roadmap nasional sebagai pedoman penanganan perlintasan sebidang di seluruh Indonesia.
Menurutnya, keberadaan perlintasan sebidang yang jumlahnya mencapai ribuan titik membutuhkan strategi penyelesaian yang terencana, terukur, dan berkelanjutan.
Pernyataan tersebut disampaikan Hamka saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI ke Kota Bogor untuk meninjau langsung kondisi perlintasan sebidang di kawasan Stasiun Bogor, Jumat (12/6/2026).
Kunjungan tersebut turut dihadiri Wakil Wali Kota Bogor, perwakilan Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum, dan PT Kereta Api Indonesia (KAI).
Hamka menilai setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda sehingga penanganan perlintasan sebidang tidak dapat dilakukan dengan pendekatan yang seragam.
“Yang terpenting adalah bagaimana kita memiliki roadmap yang jelas mengenai penyelesaian perlintasan sebidang ini. Jumlahnya ribuan di seluruh Indonesia dan tentu tidak mungkin seluruhnya diselesaikan dengan pola yang sama. Harus ada kriteria yang jelas dan solusi yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing lokasi,” kata Hamka.
Menurutnya, pembangunan flyover maupun underpass dapat menjadi solusi di sejumlah lokasi. Namun, tidak semua perlintasan memiliki kondisi yang memungkinkan penerapan model penanganan yang sama.
Karena itu, diperlukan klasifikasi dan prioritas berdasarkan kebutuhan serta tingkat urgensi masing-masing wilayah.
Hamka menjelaskan bahwa pemerintah perlu menyusun indikator yang jelas dalam menentukan pola penanganan, antara lain berdasarkan volume lalu lintas harian, frekuensi perjalanan kereta api, hingga tingkat risiko kecelakaan yang terjadi pada setiap perlintasan.
Ia berharap roadmap nasional tersebut dapat segera diwujudkan sehingga menjadi acuan bersama bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta operator transportasi dalam meningkatkan keselamatan masyarakat.















