Mitra Terkini
Terkini, Jakarta – Upaya pembentukan Provinsi Luwu Raya memasuki babak baru. Badan Pekerja Pembentukan (BPP) Daerah Otonom Baru (DOB) Provinsi Luwu Raya untuk pertama kalinya mempresentasikan secara resmi konsep pembentukan provinsi baru kepada Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Jenderal TNI (Purn.) Prof. Dr. Dudung Abdurachman, dalam audiensi di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Selasa (14/7/2026).
Pertemuan tersebut menjadi momentum penting karena BPP DOB menghadirkan pendekatan baru dalam memperjuangkan pembentukan Provinsi Luwu Raya.
Jika sebelumnya lebih berfokus pada aspek pemekaran wilayah dan rentang kendali pemerintahan, kali ini usulan dikemas dalam perspektif kepentingan strategis nasional.
Melalui presentasi bertajuk "Provinsi Luwu Raya dalam Kepentingan Strategis Nasional", BPP DOB memaparkan potensi ekonomi, posisi geopolitik, landasan hukum, hingga kesiapan wilayah calon provinsi.
Luwu Raya dinilai memiliki peran penting dalam mendukung agenda nasional, mulai dari hilirisasi industri mineral, ketahanan pangan, penguatan kawasan timur Indonesia, hingga peningkatan efektivitas pelayanan publik.
Delegasi dipimpin Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Kerukunan Keluarga Luwu Raya (KKLR), H. Arsyad Kasmar, didampingi Ketua Tim BPP DOB Provinsi Luwu Raya, H. Darwis Ismail.
Turut hadir Koordinator Wilayah BPP DOB Provinsi Luwu Raya Ir. Hasbi Syamsu Ali, Syahruddin Hamu, Imran Nating, Hj. Asni, drg. Marji Rumpak dari DPRD Sulawesi Selatan, Ketua DPRD Kabupaten Luwu Ahmad Gazali, Ketua DPRD Kota Palopo Darwis, anggota DPRD Kota Palopo Hj. Ely Niang, tim penyusun kajian akademik Dr. Abdul Rahman Nur dan Dr. Taruna Arzam, serta Ismi dan Wais Al Qarni Dasila dari Tim BPP DOB Provinsi Luwu Raya.
Ketua Tim BPP DOB Provinsi Luwu Raya, H. Darwis Ismail, mengatakan audiensi tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat komunikasi dengan pemerintah pusat sekaligus memperbarui argumentasi pembentukan Provinsi Luwu Raya agar selaras dengan arah pembangunan nasional.
"Selama ini perjuangan pembentukan Provinsi Luwu Raya sering dipahami hanya sebagai aspirasi pemekaran. Padahal yang kami tawarkan jauh lebih besar, yakni bagaimana negara memiliki instrumen pemerintahan yang lebih efektif untuk mengelola salah satu kawasan paling strategis di Indonesia Timur," ujar Darwis.
Menurutnya, Luwu Raya memiliki posisi strategis dalam agenda hilirisasi nasional karena merupakan salah satu sentra produksi nikel Indonesia. Di samping itu, kawasan ini juga memiliki potensi besar di sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, dan energi.
