Mitra Terkini
Dalam presentasinya dijelaskan bahwa calon Provinsi Luwu Raya akan meliputi Kabupaten Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, dan Kota Palopo dengan jumlah penduduk sekitar 1,23 juta jiwa.
Secara geografis, wilayah tersebut berbatasan langsung dengan Provinsi Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara, sehingga dinilai strategis sebagai simpul pertumbuhan ekonomi di kawasan timur Indonesia.
Luwu Raya juga memiliki berbagai keunggulan sumber daya alam, di antaranya Danau Matano sebagai salah satu danau purba dunia, kawasan hutan tropis yang luas, sentra produksi kakao dan kelapa sawit, serta kawasan pesisir Teluk Bone yang berpotensi menjadi pusat pengembangan ekonomi maritim.
Koordinator Wilayah BPP DOB Provinsi Luwu Raya, Ir. Hasbi Syamsu Ali, menilai pembentukan provinsi baru akan mempercepat tata kelola pembangunan sekaligus mengoptimalkan pengelolaan potensi daerah.
"Kami ingin menunjukkan bahwa pembentukan Provinsi Luwu Raya bukanlah beban bagi negara, melainkan investasi kelembagaan agar potensi strategis nasional di kawasan ini dapat dikelola secara lebih optimal," kata Hasbi yang juga menjabat Ketua BPW KKLR Sulawesi Selatan.
Sementara itu, Ketua Umum BPP KKLR, H. Arsyad Kasmar, menegaskan bahwa perjuangan pembentukan Provinsi Luwu Raya telah berlangsung lebih dari dua dekade.
Meski pemerintah masih menerapkan moratorium pembentukan daerah otonom baru, berbagai persyaratan administratif, kajian akademik, serta dukungan politik terus diperkuat.
"Kami datang dengan semangat kolaborasi. Kehadiran unsur DPRD provinsi, DPRD kabupaten dan kota, organisasi kemasyarakatan serta tim akademik menunjukkan bahwa perjuangan ini merupakan aspirasi bersama masyarakat Luwu Raya. Kami berharap pemerintah pusat dapat melihatnya sebagai bagian dari strategi pemerataan pembangunan nasional," ujar Arsyad.
Audiensi di Kantor Staf Presiden menjadi salah satu tahapan penting dalam perjalanan panjang pembentukan Provinsi Luwu Raya yang telah diperjuangkan sejak awal era reformasi.
Melalui pendekatan baru yang menempatkan Luwu Raya sebagai kawasan strategis nasional, BPP DOB berharap usulan pembentukan provinsi tidak lagi dipandang semata sebagai aspirasi pemekaran daerah, tetapi sebagai bagian dari strategi nasional untuk memperkuat hilirisasi industri, ketahanan pangan, konektivitas Indonesia Timur, serta pemerataan pembangunan antarwilayah.
