Mitra Terkini
Terkini - Perubahan status desil kesejahteraan dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) memicu keresahan di tengah masyarakat. Sejumlah warga mengaku kaget setelah status mereka berubah ke desil lebih tinggi, yang berpotensi membuat mereka kehilangan akses terhadap sejumlah bantuan dan program pemerintah.
Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) ikut mempertanyakan perubahan tersebut. Sekda DIY Ni Made Dwipanti Indrayanti mengaku telah meminta klarifikasi kepada BPS mengenai dasar perubahan klasifikasi desil.
“Ini kemarin saya sudah protes juga sama Bu Endang (Plt Kepala BPS DIY). Kok bisa gitu? Apa kemudian dari sisi supaya terjadi pengurangan bebannya, semuanya dinaikkan istilahnya itu di desil-desil yang menjadi tanggungan kita,” kata Ni Made di Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Rabu (19/8/2026).
Dalam sistem desil, masyarakat dikelompokkan dari Desil 1 hingga Desil 10. Semakin tinggi desil, semakin tinggi pula posisi sosial ekonominya. Kelompok desil bawah menjadi sasaran utama berbagai program penanganan kemiskinan.
Di tengah keresahan itu, muncul dugaan di masyarakat bahwa kenaikan desil berkaitan dengan upaya mengurangi beban anggaran negara.
Warganet, Kardono Ano Setyoakhmadi menilai perubahan desil itu untuk menyiasati kurangnya anggaran negara. "Intinya, pemerintah itu kehabisan uang. Menaikkan dan menggolongkan masyarakat secara serampangan ke 6-10 desil. Di mana, desil 10 yang paling gak masuk akal, yang batas bawahnya keluarga rata-rata berpendapatan 8-10 jutaan disamakan dengan Raffi Ahmad bisa dapat ratusan juta bahkan miliaran. Itu benernya untuk mengurangi alokasi subsidi saja," tulisnya.
Puncak masalahnya, akan terjadi ketika pemerintah mengurangi jatah BBM pertalite tahun depan. "Yang kebijakan itu otomatis ditutupi dengan kalimat normatif seperti 'orang kaya gak boleh mengambil hak orang miskin', dan menjadi dasar beleid ajaib desil 9-10 gak boleh beli pertalite). Ini simply karena duitnya abis saja," tulisnya lagi.
Menteri Sosial Syaifullah Yusuf alias Gus Ipul sebelumnya telah mengklarifikasi bahwa penentuan desil bukan semata-mata berdasarkan penghasilan bulanan. BPS menggunakan banyak variabel sosial ekonomi untuk menentukan posisi seseorang dalam DTSEN.
