Jelang Pilpres 2024, Pemerintah Disebut Akan Bagikan BLT Rp500 Triliun

Terkini.id - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) disebutkan telah menyetujui bantuan langsung tunai atau BLT untuk masyarakat kurang mampu yang akan disalurkan pemerintah melalui para kepala daerah. BLT ini dibagikan jelang Pilpres 2023.

Kabar pembagian BLT ini diungkapkan Wakil Ketua Dewan Pakar DPP Partai NasDem Peter F Gontha, lewat akun media sosialnya.

Baca juga: Soroti Kinerja Internal PDIP, Dedi Kurnia Syah: Tidak Solid Untuk Urusan Pilpres

Menurut dia, meskipun dibagikan jelang Pemilu 2023, Partai Nasdem bakal mengawal anggaran tersebut agar sampai tepat sasaran kepada warga yang membutuhkan.

"Kemarin saya bertemu Bapak Rachmat Gobel (Wakil Ketua DPR RI dari Partai Nasdem), beliau mengatakan beliau sebagai Wakil Ketua DPR menyetujui anggaran BLT (Bantuan Langsung Tunai) sebesar Rp 500 Triliun," tulis Peter Gontha.

"Waktu saya tanya, apakah ini karena mau pemilu, rakyat dikasih BLT? ia menjawab ya Gitu Deh! Tapi pada waktu diberikan, Partai Nasdem akan mengawal agar uang itu betul sampai pada rakyat kecil melalui kepala daerah, bupati sampai kepala desa.

Baca juga: Real Count KPU di Sulsel: Prabowo-Gibran 55,49 Persen, Anies-Muhaimin 38,8 Persen

Wah kalau gini semoga tiap enam bulan ada Pemilu, jadi BLT juga kasih tiap 6 bulan. Asyiiiik.

Dapat suara cukup kasih BLT beberapa ratus ribu, ayo semua tunggu depan gang," tulis Peter Gontha.

Anggaran Perlindungan Sosial dan Bantuan Sosial

Diketahui, pemerintah memang menyampaikan akan membagikan bantuan kepada masyarakat, yang nilainya mencapai hampir Rp500 triliun.

Baca juga: 30 Alasan Memilih Pasangan AMIN pada Pilpres 2024

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut, nilainya mencapai hingga Rp493,5 triliun. Anggaran tersebut menurut Sri Mulyani, bukan cuma BLT atau Bantuan Langsung Tunai, atau disebutjuga Bantuan Sosial (Bansos), namun juga termasuk anggaran Perlindungan Sosial atau Perlinsos.

Anggaran sosial hampir Rp500 triliun itu dianggarkan untuk tahun 2024, yang nilainya hampir sama dengan saat terjadi pandemi covid-19.

Berbeda dengan tahun 2023, yakni sebesar Rp439,1 triliun, anggaran pada 2024 meningkat drastis hingga 12,4 persen. Sri Mulyani beralasan, anggaran sebesar ini disalurkan demi menurunkan angka kemiskinan ekstrem.

Anggaran bansos dan perlindungan sosial tersebut berupa Program Keluarga Harapan atau PKH dan Kartu Sembako, Program Indonesia Pintar (PIP), KIP Kuliah, Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN), BantaunIurang Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja (PBPU BP) Kelas III. Menarik, anggaran Bansos ditingkatkan sebesar Rp10,3 triliun.