Bravo, TNI Lancarkan Operasional PSN di Jalur Hauling Menuju Jetty IPIP

Terkini, Kolaka – Personel TNI berhasil menjaga operasional pada area Proyek Strategis Nasioanl (PSN) dengan memulihkan akses jalur hauling menuju Jetty PT Indonesia Pomalaa Industry Park (IPIP) di Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, Sabtu 5 September 2026.

Akses operasional itu sebelumnya terhambat akibat adanya tindakan penghalangan hauling yang dilakukan pihak PT Tambang Rejeki Kolaka (TRK), dipimpin Mislahuddin Horo.

Baca juga: IUP PT TRK Sudah Berakhir 2020 Tapi Tetap Beroperasi, OJK dan PPATK Telusuri Transaksi Gelap Tambang Ilegal

Dalam rekaman video yang beredar di media sosial pada Sabtu (5/9/2026), personel TNI terlihat berada di tengah kerumunan pihak TRK yang menghentikan kendaraan angkutan.

Personel TNI berupaya menenangkan perdebatan sekaligus memastikan kendaraan operasional dapat kembali melintasi jalur hauling menuju Jetty IPIP.

Kehadiran personel TNI dipandang sejumlah warga sebagai langkah untuk menjaga agar kelancaran kegiatan operasional di kawasan Proyek Strategis Nasional (PSN) terus berjalan.

Baca juga: Perintah Prabowo Sikat Tambang Ilegal, Pengamat Beberkan Berbagai Modus Pelanggaran Tambang di Sultra

TNI mengedepankan pendekatan persuasif dan melakukan langkah antisipatif dengan meminta pihak-pihak yang berada di akses jalan untuk tidak menghambat kendaraan operasional.

Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah perdebatan berkembang menjadi benturan fisik serta menjaga situasi tetap terkendali.

Akses tersebut digunakan untuk mendukung aktivitas pengangkutan material menuju Jetty IPIP. Karena berada di kawasan yang berkaitan dengan kegiatan Proyek Strategis Nasional, gangguan terhadap akses operasional berpotensi berdampak pada kegiatan industri, pekerja, pengemudi angkutan, serta unsur lainnya yang menggantungkan penghasilan pada aktivitas logistik setempat.

Baca juga: DPR Ingatkan Ancaman Disinformasi hingga Blind Spot Pertahanan Udara

Komandan Kodim 1412/Kolaka, Letkol Inf Choky Gunawan, mengatakan bahwa pihaknya berpedoman pada ketentuan yang berlaku bahwa objek vital nasional perlu dijaga agar tetap dapat beroperasi di tengah perselisihan para pihak. Melalui pendekatan tersebut, situasi yang sempat memanas secara bertahap dapat dikendalikan.

Ia menyampaikan bahwa setiap persoalan yang berkaitan dengan fasilitas publik maupun proyek strategis perlu diselesaikan melalui mekanisme hukum. Langkah pengamanan dilakukan untuk menjaga stabilitas wilayah, ketertiban umum, dan keberlanjutan aktivitas masyarakat.

“Negara tidak boleh kalah oleh tindakan-tindakan sepihak yang berpotensi memicu konflik atau ketegangan di lapangan. Tugas kami adalah memastikan stabilitas wilayah dan melindungi ketertiban umum. Siapa pun yang memiliki sengketa hukum harus menyelesaikannya lewat jalur pengadilan, bukan dengan cara-cara yang meresahkan masyarakat,” ujar Letkol Inf Choky Gunawan.