Mitra Terkini
Terkini.id, Jakarta - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengungkapkan terdapat tren peningkatan gempa bumi di berbagai daerah, termasuk Jawa Timur. Dalam skenario terburuknya, bisa terjadi gempa bumi hingga skala M 8,7 di provinsi tersebut hingga memicu tsunami.
Kepala BMKG Dwikorita Karnawati menjelaskan, pantauan ini mulai dilakukan setelah terjadinya dua gempa di Jawa Timur dalam tahun ini.
“Jadi memang sejak awal tahun kami melakukan, sebelum ada kejadian gempa di Jawa Timur yang sudah dua kali ini, tepatnya akhir tahun kami melakukan evaluasi di wilayah Indonesia ini mengalami peningkatan kejadian gempa bumi di beberapa daerah,” beber Dwikorita dalam webinar kajian dan mitigasi gempa bumi dan tsunami di Jawa Timur pekan ini, seperti dikutip dari CNBCIndonesia.com, Sabtu 5 Juni 2021.
Ia menjelaskan, secara umum terjadi lompatan kejadian gempa di Tanah Air dengan berbagai magnitudo. Sejak 2008 lalu, rata-rata kejadian empat ribu hingga lima ribu. Namun, sejak 2017, jumlah kejadian menjadi lebih dari tujuh ribu kali.
Bahkan pada 2018, sebut Dwikorita, terjadi peningkatan 11.900 kali dan masih bertahan di atas 11 ribu di 2019. Sementara itu, pada 2020 masih di atas rata-rata 8.258.
Angka ini ditemukan dari evaluasi di beberapa klaster di wilayah Indonesia. Hal ini mengalami peningkatan kegempaan, terutama di Jawa Timur atau tepatnya lepas pantai selatan Jawa Timur dan juga klaster di selatan Selat Sunda, selatan Jawa Barat, kemudian juga selatan Jawa Tengah serta sebelah barat kepulauan Mentawai yang dapat berdampak ke Sumatera Barat.
“Fenomena itu yang saat ini sedang kami amati, kami analisis, dan ternyata di wilayah Jawa Timur itu pun juga mengalami peningkatan gempa-gempa kecil sebelum terjadinya gempa yang berkekuatan M 6.0 kemarin. Jadi, kami sudah curiga sejak akhir tahun,” ungkap Dwikorita.
Dari sekian ratus kali gempa bumi, ia menjelaskan ada zona yang kosong atau seismic gap. Zona-zona kosong itu dikhawatirkan sebab belum melepaskan energi sebagai gempa.
“Inilah yang kami jadikan scenario, kita ambil kemungkinan magnitudo tertinggi ini juga berdasarkan kajian dari Pusat Studi Gempa Nasional kemungkinan M 8.7, dan itu yang menjadi dasar skenario untuk memprediksi kemungkinan terjadinya tsunami berapa ketinggian gelombang, kapan waktu datangnya, dan jarak masuknya berapa. Sehingga, kami melakukan pemetaan bahaya tsunami juga,” pesannya.
BMKG, menurut Dwikorita, juga melakukan pemetaan terhadap kabupaten yang berpotensi mengalami genangan tinggi akibat tsunami. Berikut adalah perinciannya:
Pantai Teluk Sumbreng Trenggalek: 22 Meter (maksimal)
Pantai Popoh Tulung Agung: 30 Meter (maksimal)
Pantai Muncar Banyuwangi: 18 Meter (maksimal)
Pantai Pancer Banyuwangi: 12 Meter (maksimal)
Pantai Teluk Pacitan: 22 Meter (maksimal)
Pantai Pasirian Lumajang: 18 meter (maksimal)
Pantai Tempursari Lumajang: 18 meter (maksimal).
Lantas, apa yang dilakukan pemerintah daerah setempat dalam mengantisipasi bencana itu? BMKG mengungkapkan, Pemerinta daerah (Pemda) perlu mempersiapkan kesiapan jalur evakuasi.
“Itu ternyata cukup banyak hambatan. Ada sungai harus menyeberang. Ada juga jalur evakuasi yang sebetulnya seperti Pacitan itu jalurnya sudah bagus, tetapi harus menyeberangi sungai. Sudah siap juga aparatnya, dan juga Pemdanya sangat peduli,” jelasnya.
Jadi, sambung Dwikorita, poinnya agar jalur ini dapat ditingkatkan lebih memadai fasilitas sarana dan prasarananya tadi. Sebab, waktu datangnya tsunami itu terlalu cepat. Menurutnya, bila ada beberapa wilayah yang datangnya tsunami terlalu cepat dibandingkan dengan jarak tempat evakuasi sementara, kalau orang berlari itu bisa terkejar.
Menurut Dwikorita, hal itu perlu ditindaklanjuti. Entah itu melibatkan pemerintah provinsi maupun Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Khusus untuk sumber daya manusia (SDM), ia menilai perlu ada latihan sesering mungkin. Sementara dari sisi prasarana, perlu ada penyempurnaan rambu hingga rencana kontijensi perlu disempurnakan dengan SOP yang lebih jelas berdasarkan skenario terburuk peta bahaya tsunami.
Konstruksi bangunan juga menjadi perhatian BMKG. Menurut Dwikorita, struktur bangunan yang ada tidak disiapkan untuk tahan gempa.
“Juga ada kondisi tanah yang memang lunak. Nah, ini potensi untuk mengalami amplifikasi atau penguatan guncangan bahkan bisa juga mengalami likuefaksi. Artinya, standar bangunan tahan gempa perlu diterapkan kemudian juga audit bangunan-bangunan strategis seperti sekolah, mal, kantor-kantor untuk memastikan tahan terhadap guncangan hingga mencapai M 8,7,” paparnya.
Dwikorita mengatakan, tata ruang ini juga perlu memperhatikan zona rawan gempa bumi dan tsunami dengan skenario terburuk dan juga pengendalian pencegahan kerusakan lahan.
