Mitra Terkini
Terkini, Jakarta — Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melalui Komisi XII memastikan kondisi pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) nasional dalam keadaan aman dan terkendali.
Kepastian tersebut disampaikan usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama jajaran pemerintah dan pemangku kepentingan sektor energi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Patijaya, menjelaskan bahwa hasil rapat menunjukkan sektor hulu hingga hilir minyak dan gas bumi (migas) berada dalam kondisi stabil.
RDP tersebut dihadiri oleh Direktorat Jenderal Migas Kementerian ESDM, SKK Migas, BPH Migas, serta jajaran PT Pertamina Patra Niaga.
“Secara umum semua terkondisi dengan baik, termasuk capaian lifting migas yang masih sesuai target APBN dan tidak mengalami kendala berarti,” ujar Bambang dalam konferensi pers usai rapat.
Ia mengungkapkan, dari sisi hulu, SKK Migas melaporkan produksi atau lifting migas nasional masih berada dalam jalur target yang telah ditetapkan pemerintah.
Sementara itu, pada sektor hilir, BPH Migas memastikan distribusi BBM ke masyarakat berlangsung lancar dan dalam pengawasan ketat.
Lebih lanjut, Bambang menegaskan bahwa pengawasan distribusi BBM dilakukan secara komprehensif, termasuk melibatkan aparat penegak hukum guna mencegah potensi penyalahgunaan.
DPR pun menyoroti pentingnya langkah tegas terhadap praktik penyelewengan BBM, terutama yang berkaitan dengan distribusi subsidi.
“Penindakan harus tegas, bahkan jika perlu dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi agar menimbulkan efek jera,” tegas legislator Fraksi Partai Golkar tersebut.
