DPR RI Temukan Indikasi Pelanggaran Standar Kapasitas Hotel Jemaah Haji

DPR RI Temukan Indikasi Pelanggaran Standar Kapasitas Hotel Jemaah Haji

EP
Echa Panrita Lopi

Penulis

Terkinidotid Hadir di WhatsApp Channel
Follow

Terkini, Mekkah — Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI tahun 2026 menemukan indikasi kepadatan kamar jemaah di salah satu hotel penginapan jemaah Indonesia di Makkah.

Temuan tersebut dinilai berpotensi memengaruhi kondisi fisik dan kenyamanan jemaah selama menjalankan ibadah haji di Tanah Suci.

Anggota Timwas Haji DPR RI, Sri Wulan, mengungkapkan hal itu saat melakukan peninjauan di Hotel 502 Safwat Alshuruq, Jalan Sektor 5 Raudhah, Makkah, Jumat (22/5/2026).

Menurut Sri Wulan, hotel yang menampung sekitar 6.700 jemaah tersebut menjadi salah satu titik pemantauan pelayanan akomodasi bagi jemaah haji Indonesia di Makkah.

Dalam inspeksi lapangan, Timwas menemukan adanya kamar yang dihuni lima orang jemaah. Padahal, kesepakatan awal antara Timwas Haji DPR RI dan pemerintah menetapkan kapasitas maksimal empat orang per kamar.

“Kita tadi melihat ada kamar yang diisi lima orang, sementara kesepakatan awalnya empat orang. Ini tentu menjadi perhatian agar pelayanan kepada jemaah tetap sesuai standar,” ujar Sri Wulan.

Ia menegaskan bahwa persoalan kepadatan kamar bukan hanya menyangkut kenyamanan fasilitas, tetapi juga berdampak langsung terhadap kondisi kesehatan dan kebugaran jemaah, terutama di tengah cuaca panas serta padatnya rangkaian ibadah haji.

Menurutnya, kebutuhan istirahat yang cukup menjadi faktor penting bagi jemaah, khususnya menjelang fase puncak ibadah haji ketika aktivitas fisik semakin meningkat.

Sri Wulan mengatakan Timwas DPR RI belum memperoleh data pasti mengenai jumlah kamar yang mengalami kelebihan kapasitas.

Meski demikian, pihaknya meminta penyelenggara haji segera melakukan verifikasi serta pengawasan agar standar pelayanan tetap terjaga.

Ia juga memastikan pengawasan langsung ke hotel-hotel jemaah akan terus dilakukan guna memastikan kualitas layanan yang diterima jemaah sesuai dengan komitmen pemerintah.

“Pengawasan ini penting supaya pelayanan yang diberikan kepada jemaah tetap sesuai komitmen dan standar yang sudah disepakati,” katanya.