Mitra Terkini
Terkini, Jakarta — Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan pentingnya keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan publik.
Menurutnya, perempuan tidak boleh hanya menjadi pihak yang menerima dampak dari kebijakan, tetapi harus hadir sebagai pengambil keputusan yang menentukan arah pembangunan bangsa.
Pernyataan tersebut disampaikan Puan dalam forum diskusi bertajuk Perempuan di Parlemen: Dari Representasi Menuju Transformasi Kebijakan yang digelar Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia (KPPRI) di Gedung DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/5/2026).
Dalam sambutannya, Puan menyebut KPPRI memiliki posisi strategis dalam memperkuat peran perempuan di ruang kebijakan publik.
Ia menilai KPPRI dapat menjadi jembatan antara parlemen, pemerintah, masyarakat sipil, hingga komunitas internasional.
“Jejaring yang hadir hari ini, ada perwakilan kedutaan besar, organisasi internasional, UN Women, organisasi perempuan, akademisi, adalah modal besar yang harus kita kelola dengan serius dan penuh tanggung jawab,” ujar Puan.
Politisi Fraksi PDI Perjuangan itu menegaskan transformasi kebijakan tidak dapat dilakukan parlemen secara sendiri, melainkan membutuhkan ekosistem yang mampu menghubungkan regulasi dengan kondisi nyata di masyarakat.
“Ekosistem yang menghubungkan regulasi dengan advokasi, yang menghubungkan legislasi dengan realitas di lapangan, yang menghubungkan suara perempuan di akar rumput dengan kebijakan yang lahir di Senayan,” katanya.
Puan juga menyoroti berbagai tantangan global yang terus berkembang, mulai dari ketegangan geopolitik, krisis iklim, hingga isu keamanan manusia yang semakin kompleks.
Karena itu, menurutnya, keterlibatan perempuan dalam isu perdamaian dan keamanan kini menjadi kebutuhan penting.
