Mitra Terkini
“Keterlibatan perempuan dalam konteks global adalah cermin dari seberapa serius kita menempatkan perempuan sebagai pengambil keputusan, bukan sekadar penerima dampak,” tegasnya.
Ia pun mengajak seluruh anggota DPR perempuan untuk membangun komitmen yang diwujudkan dalam kebijakan nyata dan terukur.
“Komitmen yang tersambung dengan kebijakan nyata. Komitmen yang terintegrasi ke dalam sistem negara. Komitmen yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan,” lanjutnya.
Puan mengibaratkan pembangunan bangsa sebagai proses yang membutuhkan keseimbangan peran laki-laki dan perempuan agar Indonesia mampu berkembang secara optimal.
“Bangsa yang ingin terbang tinggi membutuhkan kedua sayapnya untuk dapat bekerja penuh. Dan selama satu sayap belum diberi ruang untuk mengembang sepenuhnya, kita tidak akan pernah tahu seberapa tinggi Indonesia sesungguhnya bisa terbang,” ujarnya.
Ia menegaskan, keterlibatan perempuan dalam merancang kebijakan akan mendorong Indonesia menjadi negara yang lebih adil, inklusif, dan utuh.
“Kita tegaskan bersama, ketika perempuan ikut merancang kebijakan, maka Indonesia tidak hanya akan maju, tetapi akan maju dengan adil, inklusif, dan utuh,” ucap Puan.
Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal KPPRI Sarifah Ainun Jariyah menyatakan pihaknya akan memperkuat agenda advokasi dan kolaborasi lintas sektor guna mendukung pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
Menurutnya, KPPRI akan menggandeng berbagai NGO, organisasi internasional, hingga perwakilan negara sahabat untuk memperkuat kerja sama kebijakan terkait isu perempuan.
“Jadi bukan hanya kegiatan seremonial, tapi kegiatan-kegiatan advokasi yang pasti kegiatan tersebut bisa berdampak dalam kebijakan untuk perempuan berdaya, tentu saja human empowerment,” kata Sarifah.
