Mitra Terkini
Terkini, Jakarta — Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Rudianto Lallo, menilai kinerja Kejaksaan Agung RI semakin progresif dan memberikan dampak nyata terhadap keuangan negara.
Penilaian tersebut disampaikan menyusul capaian Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) yang berhasil menyetor Rp11,42 triliun ke kas negara.
Capaian ini dinilai sebagai bukti konkret penegakan hukum yang tidak hanya berorientasi pada pemidanaan, tetapi juga pada pemulihan kerugian negara dan optimalisasi penerimaan negara.
Dana tersebut, berdasarkan laporan resmi yang turut disaksikan oleh Prabowo Subianto, berasal dari denda administratif di sektor kehutanan serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
“Ini bukan sekadar penindakan hukum, tetapi juga langkah strategis dalam menyelamatkan aset negara dan memastikan keadilan ekonomi,” ujar Rudianto Lallo dalam keterangannya pada Minggu (12/4/2026).
Menurutnya, langkah yang dilakukan Kejaksaan di bawah kepemimpinan ST Burhanuddin melalui Satgas PKH mencerminkan pendekatan penegakan hukum modern berbasis asset recovery atau pemulihan aset negara.
Dalam beberapa tahun terakhir, Satgas PKH difokuskan pada penertiban kawasan hutan yang dikuasai secara ilegal oleh korporasi, baik di sektor perkebunan sawit maupun pertambangan.
Upaya tersebut tidak hanya menghasilkan pemasukan negara, tetapi juga berdampak pada penguasaan kembali jutaan hektare kawasan hutan yang sebelumnya bermasalah secara hukum.
Data sebelumnya menunjukkan, Satgas PKH telah mengamankan jutaan hektare lahan dan mendorong penerimaan negara hingga triliunan rupiah melalui denda administratif serta pajak tambahan.
Rudianto menilai capaian ini menjadi momentum penting untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum, khususnya Kejaksaan. Ia menegaskan bahwa kinerja tersebut harus dijaga dan ditingkatkan secara konsisten.
