Komisi X DPR Minta Pemerataan Infrastruktur BPS, Andi Muawiyah Singgung Kondisi Maros dan Papua

Ia mencontohkan kondisi BPS Kabupaten Maros yang masih mengalami keterbatasan fasilitas pendukung operasional.

Menurutnya, kantor tersebut bahkan mengajukan permohonan bantuan pengadaan 10 unit komputer serta meja kerja.

Baca juga: Komisi X DPR RI Kawal Aspirasi Dosen PPPK, Bahas Tunjangan hingga Beasiswa Doktoral

"Maros mengajukan kepada saya 10 komputer. Bahkan dua meja pun belum punya. Ini tentu menjadi perhatian kita bersama," ungkap legislator dari Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan II tersebut.

Selain Maros, Andi juga menyoroti kondisi sejumlah kantor BPS di Papua yang hingga kini belum memiliki gedung kantor yang memadai.

Menurutnya, ketimpangan fasilitas antara pusat dan daerah harus segera diatasi agar kualitas pelayanan statistik nasional dapat berjalan secara merata.

Baca juga: Komisi X DPR RI Desak Kejelasan Status Guru Honorer Jadi ASN

"Jangan sampai di pusat sudah sangat baik, tetapi di daerah masih ada kabupaten yang belum memiliki kantor yang memadai. Keberhasilan itu harus serentak, baik di pusat maupun di daerah," tegasnya.

Andi menilai penguatan infrastruktur, sarana, dan fasilitas kerja BPS di seluruh Indonesia merupakan investasi penting untuk meningkatkan kualitas data statistik nasional.

Data yang akurat dan berkualitas, menurutnya, menjadi fondasi utama dalam penyusunan kebijakan pemerintah yang tepat sasaran.

Baca juga: PAUD Masuk Wajib Belajar 13 Tahun, DPR Minta Pemerintah Siapkan Anggaran

Pada akhir penyampaiannya, Andi menyatakan menerima penjelasan Kepala BPS RI terkait LKPP APBN Tahun Anggaran 2025. Namun, ia berharap berbagai catatan mengenai penguatan kelembagaan serta pemerataan infrastruktur BPS di daerah dapat menjadi perhatian dalam penyusunan program dan anggaran pada tahun-tahun mendatang.