Anwar Usman Harusnya Diberhentikan Tidak Hormat, Pakar Hukum: Demokrasi Kita Membusuk pada Akhirnya

Terkini.id - Anwar Usman seharusnya diberhentikan secara tidak hormat dari hakim MK, bukan cuma dipecat dari jabatannya sebagai Ketua MK.

Pakar hukum dari Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah mendukung Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menjatuhkan sanksi pemecatan terhadap Ketua MK Anwar Usman (AU).

Baca juga: Sengketa Pilkada Muara Enim: Dugaan Kecurangan TSM dan Taruhan di Mahkamah Konstitusi

Herdiansyah meyakini Anwar Usman melakukan pelanggaran berat. Anwar tetap mengadili perkara di MK pada akhirnya memenangkan keponakannya sendiri Gibran Rakabuming untuk menjadi cawapres.

"Tidak ada sanksi yang paling tepat bagi AU selain pemberhentian tidak dengan hormat. Ini sesuai dengan derajat pelanggaran etik yang dilakukan yang seharusnya dikualifikasikan sebagai pelanggaran berat," kata Herdiansyah kepada Republika, Selasa 7 November 2023.

Herdiansyah memandang sanksi berat terhadap Anwar Usman dapat mendongkrak lagi kepercayaan publik kepada MK. Sebab akibat putusan Anwar Usman muncul istilah Mahkamah Keluarga untuk MK karena memenangkan perkara pro keponakannya.

Baca juga: Sengketa Pilkada Muara Enim: Dugaan Kecurangan TSM dan Potensi Putusan MK

"Hanya dengan cara inilah marwah dan public trust terhadap MK bisa dipulihkan," ujar Herdiansyah.

Herdiansyah mengingatkan MKMK tidak hanya memanggul beban etik, tetapi juga memanggul beban sejarah untuk menyelamatkan MK. Herdiansyah menyebut konsep negara hukum yang lahir sejak reformasi seolah dirobohkan akibat tindakan Anwar.

"Ini yang kita sebut sebagai politisasi lembaga peradilan yang akan membuat demokrasi membusuk pada akhirnya," ujar Herdiansyah.