Mitra Terkini
Tidak cukup itu, kita menuntut pemerintah untuk memastikan komitmen K3 internasional menjadi bagian sejak awal kesepakatan investasi dengan perusahaan-perusahaan Tiongkok. Selama ini, para ahli telah memperingatkan standar keamanan yang dipakai di perusahaan-perusahaan Tiongkok merupakan standar yang mereka tetapkan sendiri. Dengan kata lain, meski mengeklaim telah menerapkan K3, bisa jadi bukanlah yang menjadi standar Indonesia, apalagi standar internasional.
Belum lagi soal standar santunan yang dibagikan kepada keluarga korban meninggal yang amat tidak sebanding dengan risiko besar di perusahaan itu. Pihak perusahaan cuma memberikan santunan kepada para keluarga korban jiwa sebesar Rp25 juta. Padahal, boleh jadi para korban itu ialah penopang ekonomi keluarga.
Berulang kali Presiden mengampanyekan bahwa hilirirasi nikel mampu menaikkan pendapatan negara berlipat-lipat. Pendapatan yang semula hanya sekitar Rp17 triliun menjadi Rp510 triliun. Angka ini memang diragukan berbagai ekonom karena pada kenyataannya Tiongkok membeli bijih nikel dari penambang dengan harga murah. Tidak hanya itu, dengan sistem devisa bebas, maka perusahaan Tiongkok yang menguasai 95% smelter di Indonesia memiliki hak membawa semua hasil ekspornya ke luar negeri, termasuk ke negaranya sendiri.
Ironis industri smelter Tiongkok pun semakin menyayat hati jika kita juga melihat jika lapangan kerja yang muncul juga banyak diisi oleh TKA. Belum lagi perlakuan diskriminatif yang kerap diterima pekerja Indonesia hingga menyebabkan insiden bentrok dengan TKA.
Sebab itu, sekali lagi, kita menuntut keras untuk pemerintah mengaudit seluruh perusahaan smelter yang ada. Pemerintah semestinya malu ketika anak-anak muda Indonesia, bukan hanya menjadi pekerja kelas rendah bergaji minimum di perusahaan asing, melainkan sampai harus meregang nyawa sementara bos-bos mereka mereguk untung besar.
