Mitra Terkini
Terkini.id, Jakarta - Presiden Republik Maluku Selatan (RMS), J.G. Wattilete, mengatakan bahwa tentara Indonesia terlibat dalam operasi militer yang melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) rakyat Papua Barat.
Diketahui Wattilete dan Pemerintahan RMS di pengasingan Amsterdam, Belanda, menyatakan sikap terkait dengan isu Papua Barat.
Lebih lanjut, dalam keterangan tertulisnya, RMS menyerukan kepada dunia internasional untuk mengakhiri pelanggaran HAM.
Mereka juga mendesak dunia internasional, memberikan hak kepada rakyat Papua Barat untuk menentukan nasibnya sendiri.
Selain itu, menurut Presiden RMS, jika dunia internasional membiarkan pelanggaran HAM terjadi di Papua, maka hal itu adalah tragedi kemanusiaan.
Sementara itu, Pemerintah RMS juga mengimbau kepada semua anggota Polri dan TNI asal Maluku yang berdinas untuk Republik Indonesia, agar tidak membiarkan diri menindas rakyat Papua Barat.
"Orang-orang Papua Barat adalah saudara-saudara kita," ujar Presiden RMS dalam keterangan tertulisnya pada 4 Mei 2021.
"Kita bersama-sama termasuk bangsa Melanesia. Kita berabad-abad mempunyai hubungan yang sangat erat satu sama lain," pungkasnya.
Tak hanya itu, mereka juga mengimbau kepada Gubernur Maluku Murad Ismail, untuk bertanggungjawab mengawasi bangsa Maluku agar tidak menindas rakyat Papua Barat.
"Bertanggungjawab dan mengawasi agar bangsa Maluku, khususnya tentara dan polisi keturunan Maluku tidak membiarkan dirinya dipergunakan menindas saudara-saudara kita dari Papua Barat," ujar Presiden RMS seperti dikutip terkini.id dari keterangan tertulis pada Senin, 24 Mei 2021.
