Mitra Terkini
Terkini — Dalam sebuah upaya membangun pemilu yang lebih inklusif dan bersih dari praktik kotor, komunitas penyandang disabilitas di Makassar berkumpul dalam sebuah lokakarya yang berjudul "Edukasi Pilkada dan Ketahanan Terhadap Politik Uang bagi Penyandang Disabilitas."
Acara yang berlangsung di Hotel Melia, Makassar, ini merupakan hasil kerja sama antara alumni pelatihan Training of Trainers (ToT), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulawesi Selatan, dan Institut IDEA Yogyakarta, dengan dukungan dari Kemitraan.
Lokakarya tersebut dihadiri oleh lebih dari 50 peserta yang terdiri dari perwakilan komunitas disabilitas, organisasi masyarakat sipil, serta pemangku kepentingan lainnya.
Fokus utama diskusi adalah memperkuat peran penyandang disabilitas dalam proses demokrasi, khususnya terkait upaya menolak dan melawan politik uang—fenomena yang sering kali mengancam integritas pemilihan umum di Indonesia.
Ketua Bawaslu Sulawesi Selatan, Mardiana Rusli, dalam sambutannya menegaskan pentingnya keterlibatan semua pihak, termasuk penyandang disabilitas, dalam mewujudkan pemilu yang bersih dan transparan.
"Penyandang disabilitas memiliki peran penting dalam menciptakan pemilu yang bersih. Bawaslu memastikan mekanisme pelaporan pelanggaran politik uang, termasuk bagi kelompok disabilitas, dapat dilakukan secara anonim dan rahasia,” kata Mardiana.
Ia menambahkan bahwa Bawaslu berkomitmen untuk memberikan ruang bagi semua warga negara, tanpa kecuali, dalam menjaga integritas pemilu dari berbagai bentuk kecurangan.
Musfirah Rasdin, alumni ToT yang juga seorang aktivis disabilitas, menyuarakan penolakannya terhadap praktik politik uang yang menurutnya tidak hanya merusak moralitas publik, tetapi juga memperburuk diskriminasi terhadap penyandang disabilitas.
"Politik uang tidak hanya merusak masyarakat, tetapi juga melanggengkan ketidakadilan. Penyandang disabilitas harus berani menolak politik uang, karena suara mereka lebih berharga dari sekadar janji atau imbalan material," tegas Musfirah.
Dalam sesi diskusi dan edukasi, peserta lokakarya diberikan pemahaman mengenai proses pilkada yang lebih inklusif, serta berbagai dampak buruk politik uang terhadap demokrasi.
